JAKARTA, 29 Desember 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2025 yang mengatur pengawasan cukai terhadap minuman beralkohol. Regulasi terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengendalian peredaran serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perpajakan dan cukai.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperketat kewajiban administrasi dan kelengkapan dokumen bagi produsen, importir, distributor, hingga penyalur minuman beralkohol. Setiap tahapan produksi dan distribusi diwajibkan memiliki dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, PMK 89 Tahun 2025 juga mengedepankan pola pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Skema ini memungkinkan aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memfokuskan pengawasan terhadap pelaku usaha dan wilayah yang dinilai memiliki tingkat risiko pelanggaran tinggi, sehingga pengendalian menjadi lebih efektif dan efisien.
Regulasi tersebut turut menata ulang sistem distribusi minuman beralkohol, dengan memperjelas jalur peredaran, mekanisme pelaporan, serta penguatan fungsi pengawasan di tingkat lapangan. Peran Bea dan Cukai diperluas tidak hanya sebagai pemungut penerimaan negara, tetapi juga sebagai pengawas utama dalam memastikan peredaran minuman beralkohol berjalan sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah menegaskan bahwa penerbitan PMK ini bertujuan untuk menekan peredaran minuman beralkohol ilegal, mencegah kebocoran penerimaan negara dari sektor cukai, serta menciptakan iklim usaha yang tertib, adil, dan patuh hukum.
Dengan berlakunya PMK 89 Tahun 2025, pelaku usaha diharapkan segera melakukan penyesuaian terhadap sistem administrasi dan distribusi, agar seluruh aktivitas produksi dan perdagangan minuman beralkohol sejalan dengan regulasi yang berlaku dan terhindar dari sanksi hukum.
[RED]
