JAKARTA, 28 Desember 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Indonesia secara resmi diusulkan sebagai satu-satunya calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026 , setelah memperoleh nominasi dari Kelompok Asia Pasifik . Pengusulan ini sejalan dengan mekanisme rotasi kepemimpinan kawasan , di mana wilayah Asia Pasifik diselenggarakan memegang posisi presiden Dewan HAM PBB pada tahun 2026.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan penghargaan dan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia. Menurut Kemlu, nominasi tersebut mencerminkan dukungan luas komunitas internasional terhadap peran aktif serta kepemimpinan Indonesia dalam memajukan dan memperkuat agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Kemlu menilai, kepercayaan ini tidak terlepas dari rekam jejak Indonesia sebagai “bridge builder” dalam berbagai isu HAM, yakni kemampuan Indonesia menjembatani perbedaan pandangan antarnegara dengan pendekatan dialog dan kerja sama. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terafiliasi dengan blok kekuatan tertentu turut memperkuat legitimasi Indonesia dalam memimpin forum strategi multilateral tersebut.
Komitmen Indonesia yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, inklusivitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia juga menjadi faktor penting yang mendasari dukungan negara-negara anggota Dewan HAM PBB.
Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB diadakan berlangsung pada tanggal 8 Januari 2026 , bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB . Apabila pengusulan tersebut terkonfirmasi, posisi Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro .
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat kepemimpinan tersebut secara profesional, transparan, inklusif, serta berlandaskan prinsip kerja sama multilateral . Indonesia juga bertekad menjadikan Dewan HAM PBB sebagai forum dialog yang konstruktif, seimbang, dan efektif dalam menghadapi tantangan HAM global di tengah dinamika geopolitik dunia.
[RED]
