JAKARTA, 28 Desember 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya untuk mendokumentasikan dan menagih tunggakan pajak dari 35 usaha kelompok konglomerasi yang tercatat sebagai penunggak pajak terbesar di Indonesia. Total tunggakan yang belum diselesaikan oleh para wajib pajak tersebut mencapai lebih dari Rp3,8 triliun dan akan menjadi fokus pencarian pada tahun mendatang.
Berdasarkan keterangan pers Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) yang dirilis pada Sabtu (27/12/2025) , ke-35 konglomerat tersebut termasuk dalam daftar 200 penunggak pajak terbesar secara nasional . Namun demikian, DJP tidak memberkan secara rinci identitas maupun nama-nama wajib pajak besar yang dinilai belum memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.
Kanwil LTO menegaskan bahwa langkah pengumpulan akan dilaksanakan melalui mekanisme yang persuasif, diukur, dan aktif , dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan . Upaya ini mencakup pendekatan administratif hingga penegakan hukum jika diperlukan, untuk memastikan kepatuhan pajak dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
DJP menilai optimalisasi pengumpulan tunggakan pajak merupakan langkah strategis dan krusial, mengingat penerimaan pajak menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . Dana memiliki pajak peran sentral dalam membiayai berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan , hingga penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Melalui upaya pengumpulan ini, DJP berharap dapat meningkatkan tingkat pemenuhan wajib pajak, khususnya dari kelompok usaha besar, sekaligus memperkuat kontribusi pajak dalam menjaga kemiskinan dan mendukung agenda pembangunan nasional.
[RED]
