PANGKALPINANG, 12 Oktober 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat akan berdiri di garis terdepan dalam memerangi segala bentuk kejahatan ekonomi, termasuk penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, dan pelanggaran hukum lainnya yang merugikan kepentingan bangsa serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Presiden saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya dalam agenda peninjauan dan penyerahan aset rampasan negara hasil penegakan hukum di kawasan operasi PT Timah Tbk.
“Kita tidak perlu gentar untuk memberantas penyelundupan, penambangan ilegal, dan semua bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara. Ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir orang,” tegas Presiden Prabowo di hadapan jajaran pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengembalikan aset negara yang sebelumnya diselewengkan oleh sejumlah pihak swasta dalam aktivitas pertambangan timah ilegal. Dalam kesempatan itu, Presiden turut menyaksikan penyerahan hasil sitaan enam unit smelter timah di wilayah Bangka Belitung, yang telah disita oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) setelah melalui proses hukum yang sah.
“Perusahaan-perusahaan swasta yang melanggar hukum sudah dijatuhi hukuman, dan aset mereka kini disita untuk negara. Langkah ini adalah bukti nyata bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, tindakan cepat dan tegas yang dilakukan Kejagung dalam mengungkap dan menindak praktik tambang ilegal di daerah tersebut merupakan prestasi luar biasa sekaligus bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat dan lingkungan.
“Saya sangat mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang sudah bekerja keras menertibkan pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal penyelamatan sumber daya alam bangsa,” ungkap Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor sumber daya alam tidak boleh berhenti di satu kasus saja. Ia memerintahkan seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla), untuk melanjutkan operasi pemberantasan penyelundupan dan tambang ilegal secara menyeluruh dan berkesinambungan.
“Saya minta kepada semua lembaga penegak hukum agar jangan ragu, jangan berhenti. Tindak tegas siapa pun yang mencuri kekayaan negara. Setiap kilogram timah, setiap hasil bumi yang diselundupkan, itu adalah hak rakyat yang harus dilindungi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti bahwa praktik penyelundupan dan tambang ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi negara, tetapi juga merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pemberantasan aktivitas ilegal ini adalah bagian dari misi nasional untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Kunjungan Presiden ke Bangka Belitung menjadi simbol komitmen nyata pemerintahan saat ini terhadap prinsip keadilan ekonomi, supremasi hukum, dan perlindungan sumber daya alam nasional. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku yang mencoba memperkaya diri melalui cara melawan hukum, terutama di sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak.
“Kekayaan alam Indonesia harus dijaga untuk anak cucu kita. Pemerintah akan terus berada di sisi rakyat, menegakkan hukum, dan memastikan tidak ada lagi yang berani bermain dengan aset negara,” tutup Presiden Prabowo.
[RED]
