Jakarta, 9 April 2026 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp46,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Namun, besaran tersebut dinilai berpotensi tidak mencukupi untuk mengantisipasi biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk di pasar global.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, tekanan harga pupuk dunia yang dipicu oleh peningkatan harga energi terutama gas alam sebagai bahan baku utama—bersiko mendorong kenaikan harga pangan di dalam negeri. Kondisi ini diperparah oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang turut mempengaruhi stabilitas pasokan energi global.
Berdasarkan data pasar, harga kontrak berjangka urea sempat menyentuh level US$684 per ton, yang merupakan titik tertinggi sejak Oktober 2022. Secara kumulatif, harga pupuk global telah meningkat lebih dari 70 persen sejak awal tahun 2026.
Bagi Indonesia, tekanan eksternal tersebut semakin berat akibat pelemahan nilai tukar rupiah serta ketergantungan terhadap impor pupuk. Kenaikan harga internasional secara langsung berpotensi meningkatkan beban fiskal pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga pupuk bersubsidi bagi petani.
Indef menilai bahwa tanpa langkah mitigasi yang tepat, kondisi ini dapat berdampak pada meningkatnya biaya produksi sektor pertanian, yang pada akhirnya berpotensi memicu inflasi pangan.
Pemerintah diharapkan dapat melakukan langkah antisipatif, baik melalui penguatan produksi dalam negeri, diversifikasi sumber pasokan, maupun kebijakan penyesuaian subsidi agar tetap tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan dinamika global yang tidak menentu, pengelolaan subsidi pupuk menjadi krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
[RED]
