Medan, 28 September 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Kasus dugaan penyelewengan penerimaan pajak daerah kembali mencoreng wajah pemerintahan Kota Medan. Sepanjang tahun 2024, setidaknya Rp11 miliar dana pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah diduga hilang tanpa jejak.
Informasi yang beredar menyebutkan, dana tersebut berasal dari berbagai pos penerimaan, di antaranya pajak hotel, restoran, hingga tempat hiburan malam. Namun aliran dana tersebut diduga telah dimanipulasi melalui kongkalikong antara oknum petugas pemungut pajak dan Wajib Pajak (WP) pemilik usaha.
Dalam temuan awal, data transaksi pajak yang dilaporkan WP tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa “permainan kotor” itu dilakukan oleh sejumlah petugas penagih pajak, sebagian besar berstatus tenaga honorer Bapenda Kota Medan.
“Modusnya sederhana, petugas pemungut bekerjasama dengan WP. Mereka seolah memberi keringanan pembayaran pajak dengan alasan usaha sepi pengunjung, padahal faktanya sedang ramai. Selisih dari keringanan itu kemudian diduga mengalir ke kantong pribadi,” ujar sumber dengan rambut memutih itu kepada awak media.
Ia mencontohkan, hotel yang selalu penuh saat akhir pekan tetap dilaporkan sepi tamu. Saat proses penagihan, petugas dengan mudah memberikan diskon hingga 50 persen dari kewajiban pajak sebenarnya.
“Pertanyaannya jelas, sisa 50 persen itu mengalir ke mana? Dugaan kuat masuk ke kantong pribadi oknum petugas maupun pihak lain yang terlibat,” lanjutnya.
Sumber yang sama menyebut praktik mafia pajak di Bapenda Medan ini bukan hal baru. Menurutnya, dugaan permainan tersebut sudah berlangsung secara sistematis dan turun-temurun, melibatkan pola kolusi yang mengakar kuat.
“Ini bukan kejadian sekali dua kali. Sudah lama berlangsung, dan seolah menjadi tradisi gelap di Bapenda Medan,” tegasnya.
Atas dugaan kebocoran penerimaan pajak ini, masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap pejabat maupun petugas honorer Bapenda Kota Medan dianggap perlu dilakukan demi menyelamatkan potensi pendapatan negara yang terus dirugikan.
“Kami berharap aparat hukum masuk, bongkar jaringan mafia pajak ini, dan usut siapa saja yang menikmati dana rakyat tersebut,” pungkasnya.
[RED]
