JAKARTA, 24 Mei 2025 — RESKRIMPOLDA.NEWS
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi terkait pelepasan bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell Indonesia. Menurut Bahlil, langkah tersebut merupakan aktivitas korporasi yang bersifat administratif dan tidak berdampak pada kelangsungan operasi sektor hilir minyak dan gas bumi di Tanah Air.
PT Shell Indonesia secara resmi telah menyelesaikan transaksi penjualan seluruh jaringan SPBU yang dikelolanya kepada konsorsium perusahaan patungan antara Citadel Pacific Limited dan Sefas Group. Meski demikian, Menteri Bahlil menegaskan bahwa proses tersebut hanya merupakan peralihan kepemilikan aset bisnis, bukan penutupan atau penghentian aktivitas usaha Shell di Indonesia. Oleh karena itu, layanan SPBU Shell akan terus beroperasi secara normal dan tidak mengalami gangguan.
Pihak Shell Indonesia juga memastikan bahwa walaupun kepemilikan berubah, penggunaan merek dagang “Shell” akan tetap berlangsung melalui mekanisme perjanjian lisensi yang telah disepakati. Produk bahan bakar minyak (BBM) yang dipasarkan di SPBU Shell masih akan dipasok oleh Shell, menjamin konsistensi kualitas produk bagi konsumen. Pelanggan tetap dapat mengakses berbagai produk dan layanan berkualitas yang selama ini dikenal dari Shell tanpa perubahan pelayanan.
Saat ini, Shell Indonesia mengoperasikan kurang lebih 200 titik SPBU di seluruh wilayah nasional, dengan dukungan tim operasional yang handal dan profesional dalam melayani masyarakat. Para pekerja dan staf di lapangan dipastikan tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasa tanpa perubahan signifikan.
Citadel Pacific Limited dan Sefas Group yang mengambil alih jaringan SPBU Shell adalah entitas bisnis yang memiliki rekam jejak kuat dan pengalaman luas dalam bidang energi serta distribusi bahan bakar di kawasan Asia-Pasifik. Kombinasi keahlian kedua perusahaan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas dan kelancaran operasional jaringan SPBU Shell ke depan.
Menteri Bahlil menekankan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan di sektor hilir agar kelangsungan suplai energi kepada masyarakat tetap optimal dan efisien, mendukung kestabilan ekonomi nasional.
Dengan demikian, pergantian kepemilikan ini dipandang sebagai dinamika bisnis yang wajar dan tidak menimbulkan gangguan berarti bagi konsumen, pelaku usaha, maupun industri terkait.
[RED]
