Jakarta, 10 JUNI 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Perbincangan mengenai kemungkinan membuka pusat perjudian legal (kasino) kembali mencuat ke permukaan sebagai salah satu opsi meningkatkan pendapatan negara di tengah beban utang nasional yang telah menembus Rp8.000 triliun. Dalam sebuah forum diskusi ekonomi yang digelar baru-baru ini, sejumlah pakar fiskal dan pengamat kebijakan publik menyuarakan pandangan bahwa industri permainan berisiko tinggi berpotensi menjadi sumber penerimaan sah bernilai triliunan rupiah tiap tahun apabila dilegalkan dan dikelola dengan pendekatan profesional serta diawasi ketat.
Para narasumber menyoroti keberhasilan beberapa negara tetangga seperti Makau, Singapura, dan Filipina dalam menjadikan industri hiburan berbasis taruhan sebagai pilar pemasukan nasional. Mereka menyebut bahwa penerimaan negara dari sektor tersebut tak hanya mampu menopang anggaran belanja, namun juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pariwisata, dan memacu pertumbuhan wilayah.
“Jika dilaksanakan dengan pendekatan terstruktur dan transparan, kasino dapat menjadi kontributor fiskal yang signifikan,” ujar seorang ekonom senior yang hadir dalam forum tersebut.
Namun, usulan ini tak luput dari kontroversi. Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan norma sosial yang kuat. Banyak kalangan menyampaikan kekhawatiran akan risiko sosial seperti kecanduan berjudi, peningkatan angka kejahatan, hingga kesenjangan ekonomi yang mungkin ditimbulkan dari praktik perjudian legal.
“Tidak bisa dimungkiri, ada potensi kerusakan sosial yang besar jika legalisasi dilakukan tanpa payung hukum yang matang dan mekanisme pengawasan yang ketat,” ujar seorang sosiolog dari universitas terkemuka di Jakarta.
Di sisi lain, sebagian pihak berpandangan bahwa desakan ekonomi saat ini mengharuskan negara untuk berpikir di luar kebiasaan. Mereka menyarankan agar pemerintah membuka ruang kajian mendalam lintas sektor, termasuk dari sisi keagamaan, hukum, ekonomi, dan sosial budaya, sebelum mengambil keputusan yang bisa berdampak besar terhadap struktur kehidupan masyarakat Indonesia.
“Kita tidak sedang bicara tentang perjudian liar. Ini tentang potensi reformasi ekonomi, asal dilakukan dengan etika kebijakan publik dan pengendalian maksimal, bisa saja menjadi opsi yang rasional,” terang salah satu pakar tata kelola pemerintahan.
[RED]
