Bandung, 5 JUNI 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Sebagai wujud keseriusan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Pelaksana Tugas Inspektur, serta Asisten Administrasi Umum, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD se-Wilayah Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Rabu (14 Mei 2025).
Forum strategis tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk konsolidasi untuk meningkatkan integritas dan efektivitas pemerintahan di daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Dedy Mulyadi menegaskan pentingnya menyatukan langkah antara eksekutif dan legislatif guna memperkuat sistem pengawasan internal, efisiensi anggaran, serta transparansi dalam pelayanan publik.
“Pemberantasan korupsi bukan sekadar tugas KPK, melainkan tanggung jawab moral dan kelembagaan kita bersama. Eksekutif dan legislatif harus solid dalam memastikan setiap rupiah dari APBD bermanfaat untuk rakyat,” tegas Gubernur Dedy di hadapan peserta rakor.
Sementara itu, Direktorat Korsup Wilayah II KPK memaparkan sejumlah indikator prioritas dalam upaya pencegahan korupsi, antara lain:
- Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Optimalisasi Manajemen Aset Daerah
- Pengawasan pengadaan barang/jasa
- Penerapan e-budgeting dan e-planning
- Peningkatan transparansi pendapatan daerah
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyambut positif langkah KPK dan Pemprov Jabar ini sebagai bentuk pembinaan sekaligus pengingat agar seluruh jajaran OPD dan legislatif di daerah dapat menjaga amanah dan mengedepankan profesionalitas.
“Kami siap melaksanakan arahan dan evaluasi dari KPK serta Gubernur demi memastikan Kabupaten Bekasi berjalan di atas prinsip good governance dan clean government,” ujar Bupati Ade.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momen strategis untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor, memperkuat peran Inspektorat Daerah sebagai pengawal akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.
[RED]
