JAKARTA, 23 Mei 2025 — RESKRIMPOLDA.NEWS
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyatakan kesiapannya untuk mundur dari kabinet apabila ia tidak berhasil merealisasikan program strategis nasional pembangunan tiga juta unit rumah rakyat. Meski demikian, hingga saat ini, belum ada satu pun investor asing yang benar-benar mengucurkan modal secara riil ke dalam proyek tersebut.
Pernyataan itu diungkapkan politikus senior Partai Gerindra ini saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (23 Mei 2025).
Upaya Menggaet Penanam Modal Asing
Menurut Menteri Ara, pemerintah terus menjalin komunikasi intensif dan negosiasi dengan sejumlah entitas investasi global untuk memastikan penyertaan dana swasta dalam pembangunan hunian rakyat. Namun, hingga laporan ini diturunkan, belum ada komitmen investasi yang terealisasi.
“Jika program tiga juta rumah ini tidak berjalan sesuai rencana, saya siap dievaluasi atau bahkan digantikan,” tegasnya di hadapan anggota dewan.
Profil Finansial Maruarar Sirait: Aset Tercatat Rp1,55 Triliun
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir yang disampaikan pada 20 Oktober 2024, total kekayaan pribadi Maruarar Sirait mencapai Rp1.552.955.000.000 (Rp1,55 triliun).
Komposisi aset kekayaan tersebut terdiri atas:
- Tanah dan Bangunan: Rp393.000.000.000
(tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia) - Kendaraan Bermotor dan Mesin: Rp7.000.000.000
- Barang Bergerak Lain (koleksi seni, perabotan, logam mulia, dll): Rp33.000.000.000
- Instrumen Investasi (Surat Berharga): Rp900.000.000.000
- Saldo Tunai dan Simpanan Setara Kas: Rp65.000.000.000
- Aset Lain-lain (termasuk usaha dan derivatif properti): Rp163.000.000.000
Jumlah Utang: Rp9.700.000.000
Perbandingan LHKPN: Lonjakan Tajam Dibandingkan Tahun 2019
Jika dibandingkan dengan LHKPN periode 2019, kekayaan Ara melonjak hampir delapan kali lipat. Saat itu, ia melaporkan:
- Total Kekayaan: Rp199.500.000.000
- Tanah dan Bangunan: Rp74.400.000.000
- Kendaraan Bermotor: Rp1.100.000.000
- Barang Bergerak Lain: Rp7.400.000.000
- Surat Berharga: Rp11.075.000.000
- Kas dan Setara Kas: Rp19.955.000.000
- Aset Lain: Rp5.500.000.000
- Jumlah Utang (2019): Rp33.700.000.000
Perbedaan signifikan ini menandakan akumulasi aset yang sangat cepat dalam lima tahun terakhir, dan bisa menjadi sorotan publik dalam konteks transparansi dan akuntabilitas.
Penegakan Akuntabilitas dan Etika Pejabat Publik
Meningkatnya kekayaan pejabat negara yang signifikan dalam waktu relatif singkat, kerap menjadi perhatian lembaga pengawas integritas dan publik. Meskipun belum ada dugaan pelanggaran hukum, lonjakan aset ini dinilai perlu mendapat perhatian dari:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Direktorat LHKPN
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Publik sebagai pemangku kepentingan demokratis
“Setiap penyelenggara negara wajib membuka secara jujur dan utuh asal-usul kekayaannya, apalagi bila bertugas mengelola proyek strategis nasional,” ujar sumber internal di salah satu lembaga pengawas etika pejabat.
[RED]
