PONTIANAK, 12 Maret 2026 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Dugaan praktik korupsi berjamaah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat periode 2022–2024 mulai terkuak ke masyarakat. Skandal ini diduga melibatkan rekayasa ratusan dokumen kontrak proyek non-fisik serta penggunaan personel fiktif yang dikendalikan melalui grup WhatsApp bernama “TAVIYASA PUTRA”.
Informasi mengenai dugaan praktik tersebut disebutkan setelah rekaman percakapan dalam grup WhatsApp yang diduga berisi para konsultan proyek yang bocor ke publik. Isi percakapan tersebut mengungkapkan adanya koordinasi yang diduga berkaitan dengan penyusunan dokumen kontrak dan administrasi proyek secara tidak sah .
Dalam rangkaian percakapan tersebut, muncul sejumlah nama yang diduga merujuk pada pejabat tinggi di lingkungan Disdikbud Kalimantan Barat .
Nama Pejabat Dinas Disebut dalam Percakapan
Berdasarkan potongan percakapan yang beredar, terdapat penyebutan nama “Rita” dan “Nining” yang diduga kuat Merujuk kepada Kepala Dinas serta Kepala Bidang yang juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada periode tersebut.
Keduanya disebut-sebut memiliki peran sentral dalam proses pengendalian dokumen proyek , termasuk memberikan arahan langsung kepada pihak yang mengurus dokumen kontrak serta melakukan koreksi terhadap kelengkapan administrasi yang diduga telah direkayasa.
Praktik tersebut diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis , dengan melibatkan sejumlah pihak yang berperan sebagai konsultan maupun pelaksana administrasi proyek non-fisik .
Dugaan Rekayasa Dokumen dan Personel Fiktif
Selain percakapan internal dalam grup, indikasi penyimpangan juga termasuk terkait dengan penggunaan tenaga kerja atau personel fiktif dalam pelaksanaan proyek , yang diduga dimasukkan ke dalam dokumen kontrak untuk mendukung pencairan anggaran.
Skema tersebut diperkirakan digunakan untuk memanipulasi laporan pelaksanaan kegiatan , sehingga proyek seolah-olah berjalan sesuai ketentuan meskipun secara faktual diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan , mengingat jumlah proyek non-fisik yang terlibat termasuk mencapai ratusan dokumen kontrak dalam kurun waktu dua tahun anggaran.
Publik Desak Penelusuran Mendalam
Munculnya dugaan skandal ini memicu perhatian masyarakat, terutama karena sektor pendidikan merupakan bidang strategi yang mencakup pembangunan sumber daya manusia .
Sejumlah pihak mendorong aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan negara untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap penyimpangan tersebut , termasuk memeriksa keaslian dokumen proyek, aliran dana, serta pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi melalui grup komunikasi tersebut.
Hingga saat ini, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat terkait dugaan yang beredar tersebut.
Kasus ini diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan munculnya bukti tambahan serta kemungkinan penyelidikan oleh aparat penegak hukum guna memastikan apakah benar telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan proyek pendidikan di Kalimantan Barat .
[RED]
