Solok Selatan, 12 Februari — RESKRIMPOLDA.NEWS
Komandan Koordinator Wilayah (Dankorwil) dan Satuan Tugas PKH Halilintar Sumatera Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Solok Selatan secara resmi menandatangani pakta integritas pencegahan penambangan ilegal, khususnya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), pada Senin, 9 Februari 2026 .
Penandatanganan tersebut mencakup pimpinan daerah yang terdiri atas Bupati Solok Selatan, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Komandan Kodim (Dandim), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Kepala Seksi IV Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), serta perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan pasca pelaksanaan operasi penertiban di sejumlah lokasi penambangan ilegal di wilayah Solok Selatan. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi sektor dalam menanggulangi praktik penambangan tanpa izin yang selama ini berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan umum.
Dalam pakta integritas tersebut, seluruh unsur Forkopimda menyatakan komitmen bersama untuk meningkatkan pengawasan, memperketat penegakan hukum, serta melakukan upaya preventif guna mencegah munculnya kembali aktivitas PETI. Selain itu, seluruh pihak sepakat untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan dan sumber daya alam dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
Penandatanganan integritas pakta ini diharapkan menjadi landasan moral dan administratif dalam memperkuat koordinasi antarinstansi, sekaligus memastikan bahwa upaya pemberantasan pertambangan ilegal dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui komitmen kolektif tersebut, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum bertekad mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang tertib, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
[RED]
