Jakarta, 17 Agustus 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menindak secara tegas praktik pertambangan ilegal yang selama ini merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis. Berdasarkan laporan aparat penegak hukum, tercatat sedikitnya 1.063 tambang ilegal beroperasi di berbagai wilayah tanah air dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi jaringan tambang ilegal, sekalipun terdapat indikasi adanya dukungan, perlindungan, atau keterlibatan tokoh berpengaruh, termasuk purnawirawan maupun jenderal aktif TNI-Polri.
“Setelah ini, kita akan lakukan penertiban menyeluruh terhadap tambang-tambang yang beroperasi di luar aturan hukum. Saya sudah menerima laporan resmi dari aparat terkait mengenai 1.063 tambang ilegal dengan estimasi kerugian negara sedikitnya Rp300 triliun,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para anggota MPR.
“Saya beri peringatan keras, tidak peduli siapa pun di belakangnya—apakah tokoh besar, pejabat kuat, jenderal TNI, jenderal Polri, ataupun mantan jenderal—tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat dan negara,” imbuhnya.
Pemerintah menegaskan langkah penertiban ini merupakan bagian dari upaya penyelamatan aset bangsa, mencegah kebocoran penerimaan negara, serta memastikan sumber daya alam dikelola sesuai konstitusi untuk kemakmuran rakyat.
Instruksi Presiden Prabowo ini juga menandai keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai mafia tambang, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
[RED]
