Jakarta, 14 Juli 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Tahukah Anda bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah milik pribadi secara legal dan resmi? Hal ini telah diatur dalam sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2021, PP No. 11 Tahun 2010, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.
Namun, pengambilalihan ini tidak dilakukan sembarangan. Hanya ada dua kondisi khusus di mana negara dapat mencabut hak atas tanah Anda:
1. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Negara berwenang mengambil tanah masyarakat apabila tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur berskala nasional, seperti:
- Jalan tol, jalur rel kereta api, dan bandar udara
- Bendungan, pelabuhan, fasilitas pendidikan
- Rumah sakit umum, serta proyek perumahan rakyat
Dasar Hukum:
- PP No. 20 Tahun 2021
- PP No. 19 Tahun 2021
- UU No. 2 Tahun 2012
Wajib Ganti Rugi:
Pengambilalihan tanah harus disertai kompensasi yang adil dan layak. Nilai ganti rugi ditentukan oleh jasa penilai independen (appraisal), dan dapat berupa:
- Uang tunai
- Tanah pengganti
- Bangunan pengganti
- Saham
- Kombinasi bentuk ganti rugi di atas
Prosedur Resmi:
- Penetapan lokasi proyek strategis
- Sosialisasi dan musyawarah dengan pemilik tanah
- Penilaian oleh appraisal
- Pelepasan hak secara sah
2. TANAH TERLANTAR ATAU TIDAK DIGUNAKAN SESUAI PERUNTUKAN
Hak atas tanah dapat dicabut oleh negara jika pemilik:
- Tidak memanfaatkan tanah sesuai tujuan pemberian hak
- Membiarkan tanah kosong tanpa aktivitas
- Tidak membangun, tidak memagari, atau tidak menyewakan/lahan tidak produktif
Jenis Hak yang Bisa Dicabut:
- Sertifikat Hak Milik (SHM)
- Hak Guna Bangunan (HGB)
- Hak Guna Usaha (HGU)
- Hak Pengelolaan (HPL)
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
- PP No. 11 Tahun 2010 (tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar)
- PP No. 20 Tahun 2021 (versi revisi terkini)
Batas Waktu:
Pemilik diberikan waktu 18 bulan untuk mulai menggunakan atau memanfaatkan tanahnya. Jika tidak ada tindakan nyata, hak atas tanah tersebut dicabut, dan tanah dikembalikan ke status Tanah Milik Negara.
BAGAIMANA MELINDUNGI HAK ATAS TANAH ANDA?
✔ Gunakan atau kelola tanah secara aktif
✔ Tanami, sewakan, atau bangun pagar sebagai bukti pemanfaatan
✔ Simpan dokumen perencanaan pemanfaatan
✔ Ikut serta dalam proses musyawarah jika ada proyek negara
✔ Jangan biarkan lahan kosong dalam waktu lama
PERLU DIPAHAMI: INI BUKAN PERAMPASAN!
Pengambilalihan tanah oleh negara bukanlah tindakan sepihak. Semuanya dilakukan dengan prosedur resmi dan hukum yang berlaku. Tanah hanya bisa diambil jika:
- Termasuk dalam proyek strategis nasional
- Terbukti tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya
REFERENSI RESMI:
- PP No. 20 Tahun 2021 (BPK RI)
- PP No. 11 Tahun 2010 (Penertiban Tanah Terlantar)
- UU No. 2 Tahun 2012 (Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum)
[RED]
