MEDAN, 13 Juli 2025 — RESKRIMPOLDA.NEWS
kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., secara resmi memulai pembangunan 29 unit Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), sebagai bagian dari dukungan institusi Polri terhadap Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat.
Fasilitas dapur gizi ini akan dibangun dengan standar sanitasi yang ketat, menggunakan anggaran per unit mulai dari Rp400 juta hingga Rp1,4 miliar, tergantung pada tingkat kebutuhan infrastruktur di masing-masing lokasi. Masing-masing bangunan akan memiliki luas rata-rata 20 x 20 meter, dilengkapi dengan perangkat masak dan penyimpanan bahan makanan sesuai spesifikasi dapur industri modern.
“Ini merupakan wujud konkret dukungan Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah, yakni peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Indonesia melalui distribusi makanan sehat yang layak dan terjamin,” ungkap Kapolri di sela peresmian.
Kapolri mengungkapkan, hingga saat ini telah berdiri 36 dapur gizi SPPG yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara. Jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai target nasional sebelum akhir tahun 2025.
Lebih dari sekadar tempat memasak, SPPG dirancang sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, terutama di kawasan dengan prevalensi stunting tinggi atau tingkat kemiskinan ekstrim. Kapolri menegaskan bahwa dapur ini bukan hanya menopang program MBG, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian lokal, dengan menyerap tenaga kerja dari warga sekitar untuk operasional harian.
“Kami minta setiap satuan kewilayahan melakukan evaluasi menyeluruh—baik dari sisi teknis, manajemen logistik, maupun penerima manfaat—agar saat program MBG berjalan penuh, semua komponen siap secara optimal,” ujar Jenderal Listyo.
Polri juga berkomitmen untuk mengawal pendistribusian makanan secara adil, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran maupun bahan makanan.
[RED]
