Banda Aceh, 16 Juni 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Jagat media sosial Aceh kembali digemparkan dengan beredarnya sebuah video berdurasi 36 detik yang berisi seruan terbuka kepada masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di halaman Kantor Gubernur Aceh, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin pagi, 16 Juni 2025.
Dalam video yang dengan cepat menyebar di berbagai platform digital itu, terlihat sekelompok pemuda yang menamakan diri sebagai “Pemuda Aceh Melawan” membentangkan bendera bulan bintang, simbol yang selama ini lekat dengan identitas politik lokal Aceh. Kelompok tersebut menyampaikan ajakan terbuka kepada seluruh warga Aceh, khususnya generasi muda, untuk turun ke jalan dan berkumpul di pusat pemerintahan provinsi.
“Kami mengundang seluruh bangsa Aceh, tanpa terkecuali, untuk hadir dan bergabung dalam aksi ini,” demikian kutipan salah satu suara dalam video tersebut.
Hingga saat ini, belum terdapat keterangan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah daerah terkait motif, tuntutan, dan legalitas aksi tersebut. Namun, kemunculan simbol-simbol identitas daerah dan penggunaan diksi “bangsa Aceh” dalam narasi ajakan telah memicu beragam reaksi dari warganet, mulai dari dukungan, rasa penasaran, hingga kekhawatiran akan potensi gesekan di lapangan.
Tanggapan Awal & Upaya Pengawasan
Polda Aceh melalui Subdit Intelkam saat ini sedang melakukan pemantauan intensif terhadap peredaran konten digital yang berisi ajakan tersebut, serta melakukan pemetaan terhadap kemungkinan eskalasi massa dan potensi gangguan terhadap stabilitas ketertiban umum.
Sementara itu, aparat keamanan dari Polresta Banda Aceh dan Satuan Brimob Polda Aceh disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan konsentrasi massa di kawasan strategis pemerintahan, termasuk halaman Kantor Gubernur dan akses menuju pusat kota.
Kemunculan simbol bendera bulan bintang dan frasa “bangsa Aceh” dalam konteks ajakan aksi publik menjadi indikasi penting bagi aparat intelijen dan pengamat sosial politik daerah, mengingat sensitivitas sejarah dan potensi konflik horizontal yang dapat muncul akibat mobilisasi yang tidak terkontrol.
Hingga laporan ini diterbitkan, pemerintah provinsi Aceh belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kemungkinan pertemuan, dialog, atau tanggapan atas aksi yang direncanakan.
[RED]
