SAMARINDA, 18 Mei 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., secara simbolis memimpin prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan fasilitas hunian terpadu bagi jajaran personel Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Proyek pembangunan asrama tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan langkah konkret dalam penguatan sistem pelayanan publik dan peningkatan taraf hidup anggota Polri di wilayah strategis Kalimantan Timur.
FASILITAS MODERN DI ATAS LAHAN STRATEGIS 1,46 HEKTARE
Pembangunan asrama dilakukan di atas lahan seluas 1,46 hektare, dengan total nilai investasi anggaran mencapai Rp 65,57 miliar yang bersumber dari anggaran negara. Pembangunan ini mencakup beberapa fasilitas utama yang dirancang secara terpadu dan humanis, antara lain:
15 unit rumah tapak khusus untuk perwira menengah dan pertama
31 unit hunian untuk personel berpangkat Bintara dan Tamtama
1 bangunan rumah susun (rusun) vertikal
1 unit masjid representatif sebagai pusat kegiatan spiritual dan pembinaan rohani
1 gedung aula serbaguna untuk kegiatan internal maupun eksternal Polri
PENINGKATAN LAYANAN MELALUI KESEJAHTERAAN PERSONEL
Dalam sambutannya, Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa pembangunan asrama ini merupakan bentuk nyata dari komitmen institusi dalam membangun Polri yang presisi dan profesional, dengan menjadikan kesejahteraan anggota sebagai pondasi utama peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan fasilitas hunian yang layak, nyaman, dan modern, diharapkan seluruh anggota Polri yang bertugas di Samarinda dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutur Kapolri dalam pidato peresmiannya.
TARGET PENYELESAIAN DALAM 240 HARI KERJA
Proyek ini dirancang dengan target penyelesaian dalam waktu maksimal 240 hari kalender, dan akan terus dipantau ketat pelaksanaannya demi menjamin tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna.
Pembangunan hunian ini tidak hanya berorientasi pada aspek fisik bangunan, namun juga mengedepankan nilai-nilai integritas, keterbukaan, dan efisiensi anggaran dalam setiap prosesnya. Hal ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
[RED]
