JAKARTA, 16 Mei 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Pengamat kebijakan kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyampaikan penghargaan atas tindakan strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang secara serentak menggelar operasi penindakan terhadap praktik-praktik premanisme, termasuk yang terselubung di balik kedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Dalam keterangannya, Bambang menilai bahwa inisiatif Polri tersebut merupakan langkah awal yang signifikan dalam menegakkan ketertiban umum dan memulihkan rasa aman di masyarakat. Ia menegaskan bahwa fenomena premanisme yang bersembunyi di balik struktur ormas telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan supremasi hukum.
Meski demikian, Bambang menekankan bahwa upaya pemberantasan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif atau bersifat sesaat semata. Ia mendorong agar upaya tersebut dilaksanakan secara komprehensif, berkelanjutan, dan lintas sektoral, tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi kepolisian semata, namun juga melibatkan peran aktif pemerintah pusat, lembaga penegak hukum lainnya, dan otoritas terkait.
Lebih lanjut, Bambang menyuarakan keprihatinannya terhadap tren ormas-ormas tertentu yang mengadopsi atribut visual menyerupai institusi militer, seperti penggunaan pakaian seragam bercorak loreng atau atribut taktis lainnya yang dapat menimbulkan kesan intimidatif serta menyulitkan identifikasi oleh masyarakat awam.
“Pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan tegas dalam bentuk regulasi yang melarang organisasi non-militer menggunakan simbol, warna, maupun motif yang identik dengan institusi pertahanan dan keamanan negara,” tegas Bambang.
Ia menambahkan, pembatasan penggunaan atribut bergaya militer tersebut penting agar tidak menimbulkan kekeliruan persepsi publik serta untuk mencegah penyalahgunaan identitas dalam menjalankan aktivitas yang berpotensi melanggar hukum.
Dengan adanya operasi terpadu ini, Bambang berharap Polri dapat konsisten dalam penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan preventif dari pemerintah untuk mempersempit ruang gerak premanisme yang berkedok ormas.
[RED]
