Jakarta, 9 Agustus 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan kebijakan baru yang akan diterapkan secara nasional: seluruh perangkat pemerintahan desa di Indonesia, mulai dari Kepala Desa, perangkat staf, hingga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), akan diwajibkan menjalani pemeriksaan urine untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Kebijakan ini akan berlaku mulai tahun anggaran 2026.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari program pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah pedesaan, mengingat indikasi penyebaran narkotika telah mulai menjangkiti sejumlah desa di tanah air.
“Tahun depan, semua aparatur desa mulai dari staf, kepala desa, sampai BPD akan diperiksa urinenya untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba,” ungkap Yandri saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurut Yandri, aparatur desa adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah. Oleh karena itu, mereka harus menjadi teladan moral dan perilaku bagi warganya, khususnya dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Ia menambahkan, jika seluruh unsur desa mulai dari kepala desa, pendamping desa, tokoh agama, hingga tokoh adat dan masyarakat bersatu dan berkomitmen, maka mata rantai distribusi narkotika di wilayah pedesaan dapat diputus secara efektif.
“Bila aparatur desa kompak melakukan pencegahan narkoba, saya pastikan program BNN untuk memutus rantai peredaran akan berjalan sukses,” tegasnya.
Kementerian Desa PDT berencana berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta aparat kepolisian di tingkat daerah untuk memastikan prosedur pemeriksaan urine ini berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sekaligus menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba membawa narkoba masuk ke desa.
[RED]
