DUKUNG PENEGAKAN HUKUM, PUBLIK DESAK TINDAKAN TEGAS TERHADAP OKNUM DISHUB DKI YANG DIDUGA TERLIBAT PRAKTIK PUNGLI DI SALAMBA RAYA

DUKUNG PENEGAKAN HUKUM, PUBLIK DESAK TINDAKAN TEGAS TERHADAP OKNUM DISHUB DKI YANG DIDUGA TERLIBAT PRAKTIK PUNGLI DI SALAMBA RAYA
banner 120x600

Jakarta, 29 Juni 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS

Sebuah tayangan video yang beredar luas di media sosial sejak Jumat malam (28/6) menuai kecaman publik. Rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu menampilkan aksi dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum aparat dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di kawasan Salemba Raya, Jakarta Pusat.

crossorigin="anonymous">

Dalam video tersebut, tampak seorang pengemudi bajaj menghampiri seorang petugas berseragam lengkap Dishub di dekat sebuah kendaraan operasional derek berlogo resmi dinas. Sang sopir kemudian terlihat menyerahkan sebungkus rokok, yang diduga sebagai bentuk “setoran” kepada petugas tersebut, sebelum meninggalkan lokasi.

Aksi ini langsung mengundang reaksi keras dari masyarakat, khususnya warganet, yang mengecam keras praktik penyalahgunaan kewenangan oleh oknum petugas lapangan. Banyak komentar mempertanyakan integritas aparat Dishub, dan menyayangkan bahwa tindakan seperti ini justru membebani pelaku transportasi kecil, terutama para pengemudi kendaraan umum seperti bajaj, yang setiap hari berjibaku untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tak sedikit pula komentar yang menyentil sistem penggajian dan pengawasan internal di tubuh Dishub, dengan menyindir bahwa gaji bulanan petugas lapangan ditopang oleh hasil pungli di jalanan.

“Kalau rokok dijadikan mata uang ‘pengamanan’ jalanan, bagaimana nasib para sopir kecil yang sudah susah cari penumpang?” tulis salah satu akun media sosial dengan nada geram.

Terkait viralnya video tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pimpinan Dinas Perhubungan DKI untuk segera melakukan klarifikasi dan menindak secara tegas oknum petugas yang terlibat, termasuk membuka jalur pengaduan resmi bagi korban praktik serupa di lapangan.

Pakar kebijakan publik juga menilai, insiden ini menjadi cerminan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap petugas lapangan masih perlu diperkuat, terutama dalam konteks pelayanan publik di sektor transportasi.

[RED]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google.com, pub-8758608579724912, DIRECT, f08c47fec0942fa0