Jakarta, 26 Maret 2026 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi perkembangan situasi global terkait krisis energi yang mulai dirasakan sejumlah negara akibat konflik di Timur Tengah. Beberapa negara seperti Filipina telah menetapkan status darurat energi nasional, sementara Bangladesh dilaporkan mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM).
Purbaya menegaskan bahwa potensi darurat energi tidak semata-mata berkaitan dengan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan lebih pada ketersediaan pasokan energi itu sendiri.
“Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah jika misalnya pasokannya berhenti, itu yang saya khawatirkan. Bukan harganya, tetapi kalau pasokan tidak tersedia. Saat pasokan ini masih ada, jadi belum bisa dikatakan darurat, namun kita harus tetap bersiap ke depan,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini kondisi APBN Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan kenaikan harga energi global, sehingga belum diperlukan perubahan hingga anggaran akhir tahun berjalan.
Meski demikian, Purbaya mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk apabila gangguan pasokan energi global terjadi secara berkelanjutan.
Keputusan strategi terkait kebijakan energi dan fiskal ke depan, selanjutnya, tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengambilan kebijakan nasional.
Pemerintah diharapkan terus menjaga dinamika global serta memperkuat ketahanan energi nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pasokan energi bagi masyarakat.
[RED]
