Aceh, 28 Agustus 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengambil langkah serius dalam memperketat pengawasan keuangan daerah. Lembaga antirasuah tersebut resmi mengirimkan surat permintaan data kepada 24 kepala daerah di Provinsi Aceh, yang terdiri dari Gubernur Aceh, 18 bupati, serta 5 wali kota.
Surat bernomor B/5380/KSP.00/70-72/08/2025 bertanggal 21 Agustus 2025, ditandatangani langsung oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo.
Dalam dokumen tersebut, KPK meminta secara spesifik agar seluruh kepala daerah menyerahkan:
- Data 10 proyek strategis daerah
- Daftar pokok pikiran (Pokir) DPRD
- Program hibah
- Bantuan sosial (bansos)
Batas waktu penyerahan data ditetapkan cukup singkat, yakni paling lambat 3 September 2025.
KPK menegaskan bahwa permintaan ini bukan sekadar formalitas administratif. Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi supervisi antikorupsi, dengan tujuan memperkuat transparansi tata kelola anggaran, sekaligus melakukan deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat pemerintah daerah.
“Data tersebut akan menjadi basis pemetaan potensi kerawanan korupsi, terutama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tegas KPK dalam suratnya.
KPK juga memberikan sinyal keras. Jika ada kepala daerah yang tidak kooperatif, terlambat menyerahkan, atau bahkan terkesan menutupi data, maka mekanisme pengawasan akan ditingkatkan. Opsi yang disiapkan mencakup supervisi langsung hingga penyelidikan resmi.
Langkah tegas ini otomatis menambah sorotan publik terhadap bagaimana pemerintah daerah di Aceh mengelola anggaran publik, terutama pada sektor-sektor strategis yang rawan penyelewengan, seperti proyek infrastruktur, bantuan sosial, serta dana hibah.
[RED]
