JAKARTA, 10 JUNI 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Kurva Laffer, sebuah teori yang dikembangkan oleh ekonom Amerika Serikat, Arthur Laffer, kembali menjadi sorotan dalam diskusi kebijakan fiskal. Teori ini memetakan keterkaitan antara tingkat pungutan pajak dan pendapatan negara, serta menunjukkan bagaimana penetapan tarif yang seimbang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengurangi potensi penerimaan negara.
Dalam konteks kebijakan cukai hasil tembakau, pemerintah diimbau agar tidak gegabah dalam menaikkan tarif, terutama dalam situasi pelemahan daya beli masyarakat dan perlambatan ekonomi yang masih terjadi pasca pandemi.
“Pemerintah perlu dengan cermat mengevaluasi titik efisiensi maksimum tarif cukai, di mana kenaikan tarif tidak justru menggerus konsumsi hingga menurunkan pendapatan negara,” tegas Badiul Hadi, salah satu pengamat ekonomi dan kebijakan publik.
Ia menambahkan bahwa kajian menyeluruh berbasis data industri rokok dan elastisitas permintaan menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan sebelum menetapkan kebijakan baru. “Tidak semua kenaikan tarif otomatis menambah penerimaan. Jika beban fiskal terlalu tinggi, konsumen bisa beralih ke produk ilegal atau menurunkan konsumsi secara drastis,” tambahnya.
Badiul menekankan bahwa keputusan fiskal harus diambil berdasarkan riset empiris, bukan hanya kalkulasi fiskal jangka pendek. Ia menyarankan agar Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan pelaku industri duduk bersama dalam satu forum untuk membahas ulang formula tarif cukai yang ideal bagi semua pihak.
Kebijakan fiskal yang tepat, lanjut Badiul, tidak hanya menjaga keberlanjutan penerimaan negara tetapi juga memberikan ruang gerak bagi sektor industri legal untuk tetap bertahan dan berkembang.
[RED]
