YOGYAKARTA, 4 Juni 2025 — RESKRIMPOLDA.NEWS
Gelombang gejolak internal melanda Partai Ummat, partai politik besutan tokoh reformasi Amien Rais. Pada Senin, 2 Juni 2025, jajaran pengurus DPW Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan aksi simbolik dengan membuang Kartu Tanda Anggota (KTA) ke tempat sampah, sebagai bentuk pernyataan resmi pengunduran diri kolektif sekaligus pembubaran kepengurusan di wilayah tersebut.
Tindakan itu bukan sekadar protes, tetapi sebuah sinyal kuat atas krisis kepercayaan dan kekecewaan mendalam terhadap struktur kepemimpinan pusat partai, terutama menyusul konflik internal yang mencuat sejak awal tahun 2025.
Mosi Tidak Percaya Terhadap Kepemimpinan Ridho Rahmadi
Ketegangan internal memuncak sejak Februari 2025, ketika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Ummat diduga dilanggar oleh dua pucuk pimpinan tertinggi: Majelis Syuro dan Ketua Umum Partai, Ridho Rahmadi yang juga merupakan menantu Amien Rais.
Penetapan kembali Ridho sebagai Ketua Umum periode 2025–2030 dilakukan secara sepihak, tanpa melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau mekanisme evaluasi pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam AD/ART.
Keputusan itu sontak memicu penolakan serentak dari sejumlah pengurus daerah di seluruh Indonesia, termasuk DIY, yang merasa proses tersebut mencederai nilai-nilai demokratis dan transparansi internal.
Namun bukannya ditanggapi secara bijak, tiga upaya penyelenggaraan Rakernas berturut-turut gagal digelar karena para pengurus yang bersikap kritis justru diberhentikan secara sepihak, dan posisinya diganti oleh pelaksana tugas (Plt).
Kritik Tajam dari Tokoh Senior Partai
Nazaruddin, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Ummat dan dikenal sebagai pendukung setia Amien Rais sejak era reformasi 1999, melontarkan kritik tajam dalam keterangannya.
“Kami sangat kecewa dan merasa dikhianati. Slogan ‘Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan’ ternyata hanya jargon kosong. Karena yang terjadi di dalam partai ini justru penuh ketidakadilan, otoriter, dan inkonsisten terhadap prinsip demokrasi,” ujar Nazaruddin.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dari total 37 DPW di seluruh Indonesia, sebanyak 21 wilayah telah menyatakan ketidaksetujuan terhadap penetapan Ridho Rahmadi sebagai ketua umum. Sebagian besar memilih untuk menarik dukungan dan menyatakan pembubaran struktur organisasi di tingkat wilayah.
Amien Rais Dinilai Kehilangan Jati Diri Reformis
Kekecewaan pengurus tak hanya terarah pada Ridho, namun juga pada Amien Rais sendiri, yang dinilai telah menjauh dari sosok idealis dan vokal dalam memperjuangkan keadilan sebagaimana dikenal pascareformasi.
“Pak Amien tak lagi seperti dulu. Sekarang justru memelihara struktur yang menyingkirkan kritik dan menolak evaluasi,” ujar salah satu pengurus yang enggan disebutkan namanya.
[RED]
