BANDUNG, 9 Agustus 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dijadwalkan akan meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru pada Minggu, 10 November 2025. Acara yang akan berlangsung di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, ini merupakan bagian dari strategi penguatan postur pertahanan sekaligus validasi organisasi TNI sesuai perkembangan kebutuhan keamanan nasional.
Enam Kodam Baru dan Wilayah Yurisdiksi
- Kodam XIX / Tuanku Tambusai – Membawahi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.
- Kodam XX / Tuanku Imam Bonjol – Mengatur wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
- Kodam XXI / Radin Inten – Meliputi Lampung dan Bengkulu.
- Kodam XXII / Tambun Bungai – Meliputi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
- Kodam XXIII / Palaka Wira – Membawahi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
- Kodam XXIV / Mandala Trikora – Berbasis di Merauke dengan tanggung jawab strategis di wilayah perbatasan timur Indonesia.
Pembentukan enam Kodam ini diharapkan memperkuat komando teritorial, meningkatkan efektivitas operasi militer untuk perang dan selain perang, serta mempercepat respon keamanan di daerah-daerah rawan dan strategis.
Dalam momentum yang sama, TNI juga akan menghidupkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI—posisi strategis yang terakhir kali terisi pada tahun 2000. Jabatan ini berperan sebagai pendamping Panglima TNI dalam koordinasi lintas matra dan pengendalian operasional strategis.
Berdasarkan informasi internal, kandidat yang dipertimbangkan untuk posisi ini hanya berasal dari perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat, yang memiliki rekam jejak komando di tingkat strategis dan pengalaman luas dalam penugasan nasional maupun internasional.
Kepala Pusat Penerangan TNI menyampaikan bahwa penataan organisasi ini merupakan bagian dari Roadmap Modernisasi Pertahanan 2025–2045, yang menempatkan keseimbangan kekuatan di seluruh wilayah NKRI sebagai prioritas utama.
Langkah ini juga diharapkan memperkuat deterrence effect Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan memastikan kesiapan militer menghadapi potensi ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional.
[RED]
