Bekasi, 19 Juni 2025 — RESKRIMPOLDA.NEWS
Konflik serius kini melanda struktur internal National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi. Sejumlah atlet penyandang disabilitas berprestasi mengaku mengalami pengusiran secara mendadak dari tempat tinggal atlet (mes), tanpa pemberitahuan resmi secara tertulis maupun alasan administratif yang sah.
Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah para atlet tersebut secara terbuka menyampaikan tuntutan hak normatif mereka, termasuk keterlambatan pembayaran honor selama dua bulan, uang makan yang tidak konsisten, serta minimnya program pembinaan yang layak.
“Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya meminta hak dasar sebagai atlet. Gaji kami dua bulan belum dibayar, uang konsumsi tidak jelas, dan tidak ada pembinaan yang berjalan sesuai janji. Tapi setelah kami bersuara, kami malah diusir dari mes dan nama kami dicoret dari daftar atlet,” ujar Indah Permatasari, atlet angkat besi nasional peraih tiga medali emas, pada Selasa, 17 Juni 2025.
SETELAH MENGADU KE DPRD, PEMBINAAN DICABUT TANPA PROSES FORMAL
Indah menjelaskan bahwa ia bersama rekan-rekan sesama atlet telah menyampaikan aspirasi langsung ke Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, guna mengadukan ketidakjelasan status mereka sebagai atlet binaan resmi NPCI Bekasi. Namun, alih-alih menerima solusi atau mediasi, mereka justru mendapatkan surat pemutusan pembinaan secara sepihak, tanpa adanya proses pemanggilan atau dialog terbuka dengan pihak pengurus.
“Kami pikir laporan kami akan ditindaklanjuti. Tapi malah dapat surat pemberhentian pembinaan begitu saja. Tidak ada pembicaraan, tidak ada penjelasan,” lanjut Indah dengan nada kecewa.
DITENGARAI ADANYA PRAKTIK REPRESIF TERHADAP ATLET YANG BERSUARA
Langkah pengusiran dan pemutusan pembinaan ini memunculkan dugaan adanya tindakan represif dari pihak pengurus NPCI Kabupaten Bekasi, terhadap atlet-atlet yang dianggap vokal dalam menyampaikan keluhan. Padahal, para atlet yang bersangkutan memiliki rekam jejak prestasi nasional dan berkontribusi membawa nama daerah di kancah olahraga disabilitas nasional.
Peristiwa ini juga menjadi cerminan lemahnya sistem perlindungan dan penghargaan terhadap atlet difabel, yang justru berada dalam posisi rentan secara sosial dan struktural.
DESAKAN UNTUK INVESTIGASI INDEPENDEN DAN PENINDAKAN
Sejumlah pihak, termasuk pemerhati olahraga difabel dan anggota legislatif, mulai mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi serta KONI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen NPCI Bekasi, termasuk audit internal terhadap penggunaan dana pembinaan, hak atlet, serta sistem rekrutmen dan pemberhentian atlet.
“Ini bukan hanya persoalan uang makan atau gaji. Ini soal martabat atlet dan keadilan dalam sistem pembinaan olahraga. Jangan sampai NPCI justru menjadi ruang kekuasaan yang anti-kritik,” ujar salah satu anggota DPRD yang turut menerima aduan.
[RED]
