Pamekasan, 30 April 2026 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggelar forum koordinasi bersama para pengusaha rokok lokal guna membahas rencana pemberlakuan cukai sigaret kretek mesin (SKM) golongan III bagi industri hasil tembakau (IHT) skala kecil dan menengah.
Pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga pelaku usaha rokok tersebut dilaksanakan di Pringgitan Dalam Pendopo Ronggosukowati, Rabu (29/4/2026).
Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan cukai yang dinilai krusial bagi keberlangsungan industri rokok lokal.
Menurutnya, penerapan cukai SKM golongan III diharapkan dapat memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.
“Para pengusaha di Pamekasan berharap agar kebijakan cukai SKM golongan tiga ini dapat diberlakukan secara terbatas di wilayah Madura, khususnya Pamekasan,” ujarnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh sejumlah kesepahaman awal mengenai skema penerapan cukai yang diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan pelaku usaha tanpa mengabaikan regulasi nasional.
Selanjutnya, para pengusaha rokok akan menyusun draf usulan bersama yang akan diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan cukai di tingkat pusat.
Mantan anggota DPR RI itu menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada keberlanjutan usaha, sekaligus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di sektor industri hasil tembakau.
“Kami berharap ada keputusan konkret dari forum ini. Saya juga telah menugaskan Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan para pengusaha dalam menyusun naskah usulan yang akan dibawa ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Forum ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk merumuskan rekomendasi yang komprehensif, sehingga kebijakan cukai yang dihasilkan mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri lokal.
[RED]
