Manila, 25 Maret 2026 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. resmi mengumumkan status darurat energi nasional di tengah krisis energi global yang dipicu oleh eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Filipina tercatat sebagai negara pertama yang menetapkan kondisi kedaruratan energi sejak konflik tersebut pecah pada 28 Februari 2026.
Dalam perintah eksekutif yang dikeluarkannya, Presiden Marcos menegaskan bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi minyak dunia. Situasi ini dinilai berisiko besar bagi Filipina yang selama ini bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).
“Sebagai negara importir bersih minyak, Filipina sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri, sehingga rentan terhadap gangguan dalam produksi maupun transportasi minyak global,” demikian pernyataan Marcos dalam dokumen resmi yang dikutip dari Philippines News Agency, Selasa (24/3/2026).
Ia menekankan bahwa penetapan status darurat energi ini merupakan langkah strategis yang memungkinkan pemerintah mengambil kebijakan yang cepat, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Pemerintah Filipina berencana mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk pengelolaan cadangan energi, efisiensi konsumsi, serta penguatan kerja sama internasional untuk memastikan ketersediaan energi tetap aman dan mencukupi kebutuhan domestik.
[RED]
