Jakarta, 23 September2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Isu perombakan Kabinet Merah Putih (KMP) kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan politik nasional setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal akan melakukan reshuffle keempat dalam pemerintahannya.
Pemicu utama spekulasi ini adalah kosongnya jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah Erick Thohir resmi mengundurkan diri. Namun, isu reshuffle diperkirakan tidak hanya terbatas pada kursi Menteri BUMN, melainkan juga berpotensi menyasar kementerian strategis lainnya, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dinilai tidak berhasil mengantisipasi dan mengendalikan gejolak sosial terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diberlakukan di 125 daerah per 15 Agustus 2025.
Kenaikan tersebut memicu aksi protes masif yang pertama kali pecah di Pati, Jawa Tengah, lalu menyebar ke berbagai wilayah dengan melibatkan unsur buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil.
Kurangnya koordinasi efektif antara Kemendagri dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota disebut sebagai faktor utama terjadinya kericuhan, aksi pembakaran, hingga perusakan fasilitas publik dan gedung pemerintahan.
Bahkan, kondisi sempat memburuk hingga pemerintah mempertimbangkan penerapan status darurat sipil maupun darurat militer, sebelum akhirnya Presiden Prabowo menolak opsi tersebut.
Melihat situasi ini, sejumlah kalangan menilai pergantian Mendagri menjadi kebutuhan mendesak.
“Rotasi dalam kabinet adalah hal wajar. Seperti ketika Tito Karnavian menggantikan Tjahjo Kumolo yang berasal dari kalangan sipil. Kini, wajar bila pergeseran terjadi dari purnawirawan Polri ke purnawirawan TNI,” ujar Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Selasa (23/9/2025).
Menurut Sutrisno, figur purnawirawan TNI dengan pengalaman sebagai kepala daerah dinilai paling ideal untuk mengisi kursi Mendagri. Ia menyebut tiga nama yang masuk dalam radar:
- Sutiyoso (80), Gubernur DKI Jakarta periode 1997–2007
- Bibit Waluyo (76), Gubernur Jawa Tengah periode 2008–2013
- Edy Rahmayadi (64), Gubernur Sumatera Utara periode 2018–2023
Dari ketiganya, Edy Rahmayadi dianggap paling relevan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini. Edy merupakan mantan Pangdam I/Bukit Barisan sekaligus mantan Pangkostrad, dengan rekam jejak mengelola wilayah besar dan menghadapi dinamika sosial kompleks, termasuk saat memimpin Sumatera Utara di masa pandemi COVID-19.
“Edy Rahmayadi memenuhi semua syarat untuk menjadi pembantu Presiden Prabowo. Ia memiliki pengalaman teritorial yang luas serta hubungan dekat dengan Presiden,” tambah Sutrisno.
Meski wacana perombakan kabinet semakin menguat, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Publik kini menanti langkah politik apa yang akan diambil, mengingat reshuffle kali ini bukan hanya sekadar pengisian jabatan kosong, tetapi juga bagian dari strategi konsolidasi pemerintahan menghadapi tantangan sosial-ekonomi nasional.
[RED]
