Bekasi, 29 Juli 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Dalam rangka memperkuat sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menggandeng Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPP LAKI) untuk menyelenggarakan Forum Dialog Nasional bertema “Penguatan Capaian Strategis Pemerintahan Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045.”
Kegiatan ini merupakan wadah strategis untuk menyiapkan ruang tukar pikiran terbuka, tajam, dan konstruktif demi mendukung terbentuknya tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih dari praktik korupsi, serta berpihak pada kepentingan rakyat jelata.
Forum prestisius ini dijadwalkan menghadirkan tokoh-tokoh penegak hukum dan pengambil kebijakan dari tingkat nasional, antara lain perwakilan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi III DPR RI, serta akademisi dan pakar di bidang hukum tata negara dan konstitusi.
Selain mengevaluasi dan mendorong percepatan implementasi program prioritas Prabowo-Gibran, seperti ketahanan pangan nasional, reformasi sistem birokrasi, hilirisasi komoditas sumber daya alam, digitalisasi wilayah pedesaan, hingga akses layanan kesehatan gratis untuk seluruh lapisan masyarakat, forum ini juga akan memusatkan perhatian pada penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi sebagai pilar fundamental untuk mencapai tujuan besar Indonesia Emas 2045, bertepatan dengan seabad kemerdekaan Republik Indonesia.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan bahwa insan pers memiliki tanggung jawab moral yang tak terelakkan dalam mengawal setiap tahap proses pembangunan nasional, khususnya dalam konteks transisi menuju pemerintahan baru. Hal tersebut diutarakannya dalam dialog informal bersama Ketua Umum DPP LAKI di sebuah kafe kawasan Kota Bekasi pada Senin (28/07/2025).
“Jurnalis harus menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus penjaga integritas demokrasi. Di era kepemimpinan yang baru ini, insan pers dituntut untuk bersikap lebih kritis, berlandaskan data, dan konsisten dalam mengawal agenda reformasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbaikan sistem hukum nasional,” jelas Ade Muksin.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdulah, menekankan bahwa inisiatif diskusi nasional ini merupakan bagian dari komitmen organisasi masyarakat sipil dalam mendorong praktik pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan berpihak pada keadilan hukum.
“Kita tidak akan bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 tanpa terlebih dahulu menumpas korupsi secara menyeluruh. LAKI berkomitmen menghadirkan para tokoh utama dari sektor penegakan hukum dan para ahli hukum nasional sebagai narasumber yang akan menyumbangkan gagasan serta rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif,” tegas Burhanudin.
Hasil Diskusi: Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah
Agenda diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi komprehensif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam hal:
- Penguatan integritas dan profesionalisme aparatur penegak hukum
- Reformasi kelembagaan sistem hukum nasional
- Perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai fondasi demokrasi
- Pembentukan mekanisme pengawasan publik yang efektif dan partisipatif
Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen terhadap kualitas forum, kegiatan ini akan diselenggarakan di salah satu hotel representatif di wilayah Kota Bekasi, dengan konsep yang inklusif dan berkelas nasional.
Adapun waktu pelaksanaan akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan teknis lanjutan antara PWI Bekasi Raya dan DPP LAKI dalam beberapa pertemuan ke depan.
[REDAKSI]
