JAKARTA, 30 Juni 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidatonya memperingati Hari Lahir Pancasila, menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang hingga kini masih menjadi momok serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sambutannya yang disampaikan di hadapan jajaran pemerintahan dan publik luas, Presiden Prabowo menekankan bahwa sumber daya nasional tidak akan membawa manfaat optimal apabila terus dikorupsi oleh oknum yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ia menyatakan, “Kekayaan negara ini akan sia-sia bila terus dikuras oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab.”
Prabowo turut mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan, bahkan mengibaratkan rakyat sebagai “kamera pengawas” alami bagi setiap penyimpangan yang terjadi di pemerintahan maupun lembaga publik. “Rakyat adalah CCTV negara,” ucapnya, menegaskan peran penting warga dalam kontrol sosial terhadap perilaku koruptif.
Namun, pernyataan tersebut menuai reaksi beragam. Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas ajakan tersebut, mengingat presiden memegang otoritas eksekutif tertinggi dengan perangkat hukum dan kelembagaan yang dapat digunakan untuk bertindak langsung. Muncul pertanyaan tajam dari masyarakat: “Mengapa rakyat terus-menerus diminta untuk melapor, sementara negara memiliki kewenangan penuh untuk menindak?”
Di tengah keresahan publik, muncul harapan agar seruan moral tersebut tidak berhenti sebagai wacana semata, melainkan segera diikuti oleh langkah-langkah konkret, strategis, dan berani dari pucuk pimpinan nasional. Sebab korupsi bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga penghambat utama pembangunan, kesejahteraan, dan kepercayaan publik terhadap negara.
Masyarakat menuntut kejelasan: bukan hanya ajakan, tapi aksi nyata. Komitmen terhadap integritas dan transparansi harus dimulai dari struktur paling atas hingga level paling bawah. Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab kolektif, tapi arah dan keberanian tindakan tetap harus dipimpin dari atas.
[RED]
