BANDUNG, 20 Mei 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi demi menciptakan stabilitas keamanan dan mendorong percepatan pembangunan di tingkat regional, Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Mustofa, turut serta menghadiri Forum Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman serta Komitmen Bersama, yang membahas kolaborasi strategis di bidang keamanan, ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum.
Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Jumat, 16 Mei 2025, berlokasi di Gedung Pakuan, Jalan Cicendo No.1, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Turut hadir dalam forum penting ini sejumlah pejabat tinggi, di antaranya:
🔹 Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja
🔹 Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto
🔹 Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan
🔹 Seluruh Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota di Jabar
🔹 Unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Barat
Dalam pernyataannya, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol. Mustofa, menekankan bahwa kolaborasi aktif antara pemerintah daerah dan aparat keamanan merupakan pondasi utama dalam menjaga stabilitas wilayah, terlebih di kawasan strategis dan berkembang seperti Kabupaten Bekasi. Ia menyebut sinergi ini vital untuk menjamin kelancaran investasi, aktivitas sosial-ekonomi, serta mendukung iklim pembangunan yang berkesinambungan.
“Pembangunan yang progresif tidak mungkin tercapai tanpa adanya rasa aman dan ketertiban sosial. Karena itu, komitmen lintas sektor harus terus diperkuat, mulai dari level kebijakan hingga pelaksanaan teknis di lapangan,” ujar Kombes Mustofa.
Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani bersama, seluruh elemen yang terlibat menyatakan tekad untuk meningkatkan integrasi kerja, memperkuat komunikasi lintas institusi, serta membangun pola koordinasi berkelanjutan guna mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat di seluruh penjuru Provinsi Jawa Barat.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi antara unsur pemerintah, kepolisian, TNI, serta stakeholder lokal, dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, responsif, dan berbasis keamanan publik.
[RED]
