JAKARTA, 5 Mei 2025 — RESKRIMPOLDA.NEWS
Situs web resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan alamat https://www.jakarta.go.id/ dilaporkan mengalami kebocoran data serius setelah berhasil diretas oleh kelompok siber yang menamakan diri “Dedale”. Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui kanal darknet, kelompok ini mengklaim telah mengakses dan menyalin sebanyak 81 GB data internal, yang dikategorikan sebagai informasi rahasia milik pemerintahan daerah.
Dokumen Pleno hingga Laporan Internal Diduga Terdapat dalam Data Bocor
Salah satu dokumen yang dipamerkan sebagai sampel adalah “Berita Acara Rapat Pleno” yang menampilkan identitas visual resmi milik Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan hasil investigasi sementara, data yang diduga berhasil dicuri mencakup berbagai arsip strategis seperti laporan rapat pejabat, notulensi agenda internal, serta dokumen teknis perencanaan kota.
Situs Jakarta.go.id Disorot sebagai Pusat Layanan Pemerintah Digital
Portal Jakarta.go.id selama ini berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan digital terpadu milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mencakup pelayanan publik terkait transportasi, kesehatan, kebersihan lingkungan, hingga kanal pengaduan warga. Situs ini menjadi salah satu pilar transformasi digital yang menghubungkan masyarakat secara langsung dengan dinas-dinas teknis.
Kelompok “Dedale” Tawarkan Dua Skema Akses Data: Tebusan atau Penjualan Bebas
Dalam pernyataan resminya, kelompok peretas tersebut mengajukan dua opsi terkait distribusi data hasil peretasan. Pertama, mereka menuntut uang tebusan sebesar USD 100.000 agar data tidak dipublikasikan secara terbuka. Alternatif kedua, mereka menawarkan seluruh arsip data kepada publik atau pihak ketiga seharga USD 10.000.
Pemprov DKI Belum Beri Pernyataan Resmi, Warga Diminta Jaga Privasi dan Akun Digital
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memberikan klarifikasi resmi terkait insiden peretasan tersebut. Aparat keamanan siber dan tim teknis internal diperkirakan sedang melakukan analisis forensik digital untuk mengidentifikasi jalur masuk serta lingkup kerusakan data.
Masyarakat dan instansi yang memiliki keterkaitan dengan Pemprov DKI diimbau untuk:
- Memperbarui kata sandi akun dan sistem digital
- Waspada terhadap potensi penipuan berbasis data pribadi
- Menunggu informasi resmi dari instansi terkait
[RED]
