LA PAZ, 21 JUNI 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Negara Bolivia kini tengah berada di bawah tekanan ekonomi yang semakin mendalam, menyusul lonjakan kewajiban utang luar negeri yang mencapai US$13,3 miliar atau setara dengan sekitar Rp218 triliun. Sebagian besar pembiayaan tersebut diperoleh dari pinjaman kepada lembaga keuangan internasional, termasuk Bank Dunia (World Bank), Pemerintah Tiongkok, dan Bank Pembangunan Amerika Latin (CAF).
Presiden Luis Arce Akui Keterbatasan Ruang Fiskal
Presiden Bolivia, Luis Arce, secara terbuka menyampaikan bahwa pemerintah menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendanaan segar, akibat belum adanya persetujuan resmi dari parlemen nasional. Padahal, pemerintah sangat membutuhkan dana segar senilai US$2,6 miliar guna menutupi pembayaran cicilan utang luar negeri serta membiayai kebutuhan mendesak impor energi hingga penghujung tahun 2025.
“Tanpa persetujuan legislatif, tidak ada pintu masuk bagi pembiayaan baru. Ini menempatkan perekonomian dalam posisi yang sangat genting,” ujar Arce dalam pernyataan pers di Palacio Quemado.
Krisis Energi Tambah Beban
Situasi ekonomi Bolivia kian memburuk sejak tahun 2023, ketika negara penghasil gas tersebut secara mengejutkan mengalami kehabisan cadangan gas alam – salah satu komoditas andalan ekspor – akibat minimnya investasi eksplorasi dan pembaruan infrastruktur energi dalam satu dekade terakhir.
Penurunan drastis kapasitas produksi gas memicu penurunan pendapatan ekspor, mendorong peningkatan impor energi dari negara tetangga, dan memperlebar defisit neraca transaksi berjalan. Dengan kekurangan energi domestik, Bolivia tak hanya kehilangan sumber pemasukan, tapi juga harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Stagnasi Politik Perburuk Ketidakpastian Ekonomi
Ketidakmampuan pemerintah untuk memperoleh persetujuan parlemen dinilai sebagai salah satu penyebab stagnasi fiskal yang serius. Ketegangan politik antara eksekutif dan legislatif menghambat proses pengambilan keputusan penting dalam situasi darurat ekonomi.
Sejumlah ekonom dan analis kebijakan fiskal memperingatkan bahwa jika kebuntuan ini berlanjut, Bolivia bisa menghadapi:
- Gagal bayar (default) atas kewajiban utangnya,
- Krisis energi domestik,
- Lonjakan inflasi, serta
- Ketidakstabilan sosial akibat pemangkasan subsidi dan layanan publik.
Rekomendasi Internasional: Transparansi dan Reformasi Struktural
Lembaga keuangan global menyerukan agar Bolivia segera mengambil langkah transparan, mempercepat reformasi kebijakan fiskal dan energi, serta membangun konsensus nasional lintas partai untuk menyelamatkan perekonomian dari potensi kehancuran.
[RED]
