Takengon, Dataran Tinggi Gayo, 24 Mei 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Pemerintahan Gubernur Aceh, Mualem, dan Wakil Gubernur, Dek Fad, resmi menginjak usia seratus hari masa jabatan mereka pada Kamis, 22 Mei 2025. Namun, evaluasi dari kalangan mahasiswa khususnya di wilayah Gayo menunjukkan belum adanya kemajuan pembangunan yang berarti di berbagai sektor strategis.
Presiden Mahasiswa Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, Asraf, menyatakan bahwa selama periode awal kepemimpinan Mualem-Dek Fad, belum tampak langkah-langkah nyata yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan Pendapatan Asli Aceh (PAA), penurunan angka kemiskinan, maupun pengendalian tingkat pengangguran yang masih menjadi tantangan utama.
Asraf mempertanyakan arah dan strategi konkret yang selama ini menjadi fokus perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengatasi persoalan tersebut. Ia menilai pemerintah daerah belum memperlihatkan terobosan inovatif yang berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
Secara khusus, Asraf mengutip data resmi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh tahun 2024 yang mencapai Rp5,86 triliun dengan realisasi sebesar 96,90 persen dari target, mengalami kenaikan sekitar 10 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya. Namun demikian, ia menyayangkan penurunan target PAD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025 yang hanya dipatok sebesar Rp2,8 triliun, yang dianggap tidak rasional dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai perencanaan keuangan daerah.
“Perekonomian Aceh yang sangat bergantung pada belanja pemerintah memerlukan percepatan dalam pelaksanaan anggaran, termasuk percepatan transfer dana ke pemerintah kabupaten dan kota agar efek pembangunan dapat dirasakan secara merata,” kata Asraf.
Selain itu, Asraf mengingatkan Pemerintah Aceh untuk segera mengeluarkan kebijakan pro-petani yang nyata dan berpihak kepada sektor pertanian. Ia menyoroti fakta bahwa harga pupuk bersubsidi di lapangan masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, sehingga membebani petani. Ia berharap adanya subsidi tambahan dari pemerintah provinsi sebagai pelengkap subsidi pusat demi meringankan beban petani.
Asraf juga menyoroti potensi besar sektor perikanan di Aceh yang memiliki wilayah perairan dan kepulauan seluas 56.563 km² serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 238.807 km². Namun, masyarakat di dataran tinggi seperti Aceh Tengah masih belum dapat menikmati manfaat langsung dari hasil laut Aceh yang berlimpah dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik.
“Evaluasi kami terhadap 100 hari kerja Pemerintahan Mualem-Dek Fad menunjukkan bahwa masih belum ada gebrakan atau inovasi signifikan yang dapat menjadi fondasi kokoh untuk kemajuan Aceh ke depan,” tutup Asraf.
[RED]
