Jakarta, 12 Mei 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, menyampaikan dorongan agar pemerintah mengeksplorasi pendekatan baru dalam rangka meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dalam forum rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang diselenggarakan di ruang Komisi XI DPR RI dan disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen pada Senin (12/5/2025), Galih mengemukakan pentingnya terobosan yang tidak konvensional, mencontohkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dalam melegalkan sektor kasino sebagai salah satu sumber PNBP mereka.
“Mungkin, mohon maaf, saya tidak ada maksud lain, tapi UEA itu sudah mulai menerapkan sistem kasino. Coba bayangkan, negara di kawasan Timur Tengah seperti UEA bisa mengoperasikan kasino, itu berarti pendekatan kebijakan mereka benar-benar di luar pakem biasa—baik dari lembaganya maupun kementerian terkaitnya,” ujar Galih dalam pernyataannya.
Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki kesamaan potensi dengan Uni Emirat Arab, terutama dari sisi kekayaan alam dan sektor jasa yang beragam. Oleh karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi baru yang lebih inovatif dalam menggali potensi pemasukan negara di luar pajak.
Galih mengajak pemerintah untuk tidak terpaku pada pendekatan konvensional, melainkan mengkaji berbagai peluang yang mungkin selama ini belum dijajaki secara optimal. Menurutnya, langkah seperti yang diambil oleh UEA mencerminkan keberanian dalam merancang kebijakan fiskal yang adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan fiskal negara.
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya legislatif untuk mendorong reformasi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam memperluas basis penerimaan yang tidak membebani masyarakat melalui pajak.
Sementara itu, pihak Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan langsung terhadap usulan tersebut, namun sejumlah pejabat menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai ide dalam kerangka peningkatan efisiensi dan optimalisasi penerimaan negara yang sah dan sesuai konstitusi.
[RED]
