Reskrimpolda.news – Jakarta, 29 April 2025 – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan, institusinya menanggung tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp3,2 triliun ke PT Pertamina. Permasalahan ini diangkat Ali dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (28/4), sembari meminta hutang tersebut “diputihkan” dan disubsidi pemerintah.
Ali menjelaskan, tunggakan awal mencapai Rp2,25 triliun, namun terus bertambah akibat operasional harian armada laut. “Harapannya, ini bisa ditiadakan atau diputihkan. Beban ini sangat mengganggu operasional kami,” tegasnya, seperti dilaporkan Antara. Menurutnya, TNI AL masih dikenakan tarif BBM setara industri, padahal kebutuhan kapal perang berbeda dengan sektor komersial.
Permintaan Subsidi dan Penyesuaian Tarif
Ali membandingkan perlakuan terhadap Polri yang mendapat subsidi BBM. “Kenapa TNI AL tidak disamakan? Ini perlu dievaluasi,” ujarnya. Dia mengusulkan agar Kementerian Pertahanan mengatur kebutuhan BBM TNI AL secara terpusat, termasuk pemberian subsidi khusus.
Kebutuhan BBM TNI AL disebut tinggi karena mesin kapal harus tetap menyala meski tidak berlayar. “Peralatan pendingin, navigasi, dan sistem senjata di kapal membutuhkan daya terus-menerus. Ini bukan sekadar bahan bakar untuk bergerak,” paparnya. Tanpa subsidi, beban keuangan diprediksi terus membengkak.
Tuntutan Penyesuaian Sistem
Permintaan KSAL ini muncul di tengah meningkatnya operasi pengamanan laut Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan. Namun, keterbatasan anggaran dinilai menghambat kesiapan armada. “Kami berjuang mempertahankan kedaulatan, tapi di sisi lain, beban administrasi seperti ini justru melemahkan,” tambah Ali.
Komisi I DPR RI menyatakan akan mendorong koordinasi dengan Kemenhan dan Kementerian ESDM untuk merealisasikan usulan ini. Namun, belum ada kepastian apakah pemerintah akan mengabulkan permintaan penghapusan hutang triliunan tersebut.
Pertamina sendiri hingga kini belum memberikan respons resmi. Kasus ini menyoroti kompleksitas pembiayaan operasional militer, terutama di tengat dinamika keamanan laut yang kian menantang. Publik menanti langkah konkret pemerintah agar TNI AL tak terus terjebak dalam krisis BBM yang berpotensi mengganggu tugas negara.
(Red/Hsn)
