JAKARTA, 6 November 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Di tengah tekanan keuangan dan upaya restrukturisasi besar-besaran, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) melakukan langkah efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menekan biaya operasional dan menyeimbangkan arus kas di tengah tantangan finansial yang masih berlanjut hingga akhir tahun 2025.
Direktur Utama PT Waskita Karya, Muhammad Hanugroho , menjelaskan bahwa efisiensi program tersebut mencakup penghematan biaya operasional, optimalisasi teknologi, serta pelaksanaan program pensiun dini bagi sekitar 500 karyawan sepanjang tahun 2024 .
“Langkah efisiensi ini diambil demi menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan di tengah tekanan rekonstruksi keuangan,” ujarHanugroho, Rabu (5/11/2025).
Efisiensi Besar-Besaran di Tengah Restrukturisasi Utang
Sebagai salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia , Waskita Karya diketahui tengah menjalani proses rekonstruksi keuangan menyeluruh akibat tekanan likuiditas dan beban utang yang tinggi. Langkah efisiensi ini dilakukan untuk memastikan perusahaan tetap mampu menjalankan proyek strategis nasional sambil menata ulang struktur keuangannya.
Namun, kebijakan penghematan tersebut menimbulkan ironi baru setelah data keuangan perusahaan menunjukkan tidak adanya pemulihan yang signifikan untuk jajaran direktur dan komisaris .
Kompensasi Manajemen Meningkat di Tengah PHK
Dalam laporan keuangan kuartal III-2025 , tercatat total kompensasi bagi arahan dan dewan komisaris Waskita Karya mencapai Rp25,09 miliar , meningkat cukup tajam dibandingkan periode sebelumnya.
Kenaikan remunerasi tersebut memicu sorotan publik dan kritik dari berbagai kalangan , terutama karena berbanding terbalik dengan langkah efisiensi yang berdampak langsung pada pemutusan hubungan kerja ratusan pegawai tetap perusahaan.
“Kebijakan efisiensi harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan. Ketika karyawan dirumahkan demi menekan biaya, seharusnya jajaran manajemen juga menunjukkan solidaritas dengan menahan kenaikan remunerasi,” ujar salah satu pemerhati BUMN bidang keuangan publik.
Klaim Perusahaan Sesuai Struktur Remunerasi
Manajemen Waskita Karya menegaskan bahwa peningkatan kompensasi tersebut sesuai dengan struktur remunerasi dan mekanisme evaluasi kinerja yang berlaku di BUMN , dan telah disetujui berdasarkan ketentuan korporasi yang sah.
“Penyesuaian remunerasi dilakukan sesuai peraturan perusahaan dan hasil evaluasi kinerja yang melalui mekanisme korporasi,” tulis manajemen dalam keterangannya.
Sorotan Publik dan Akuntabilitas BUMN
Kebijakan ini kini menjadi pembicaraan publik terkait perbincangan antara kebijakan efisiensi internal dan diberikan kepada manajemen puncak . Di tengah pemulihan utang yang belum rampung, langkah perusahaan dinilai perlu membatasi ketat oleh Kementerian BUMN untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Analis menilai, Waskita Karya harus mampu menunjukkan keseriusan dalam rekonstruksi finansial , bukan hanya mengandalkan efisiensi berdasarkan pengurangan tenaga kerja, melainkan meningkatkan efektivitas tata kelola, transparansi, dan produktivitas proyek agar kepercayaan masyarakat kembali terjaga.
[RED]
