Palu, 9 September 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kota (Pemkot) Palu ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) kembali mencuat. Dana sebesar Rp3 miliar yang dikucurkan pada periode 2023–2024, alih-alih memberikan keuntungan bagi keuangan daerah, justru menimbulkan kerugian signifikan yang ditaksir mencapai Rp1,2 miliar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu secara resmi meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, setelah hasil audit investigatif dari Inspektorat Kota Palu menemukan adanya ketidaksesuaian peruntukan penggunaan dana. Audit menyebut bahwa Perumda gagal mengembalikan dana penyertaan modal dalam batas waktu 90 hari sebagaimana ketentuan.
Langkah hukum ini menandai adanya indikasi kuat pelanggaran prosedur yang berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Dalam waktu dekat, tim penyidik akan memanggil sejumlah pihak yang dianggap mengetahui alur penyertaan modal tersebut. Pihak yang akan dimintai keterangan antara lain:
- Pejabat Pemkot Palu yang terlibat dalam proses penganggaran dan pencairan dana.
- Direksi serta pengelola Perumda selaku penerima sekaligus penanggung jawab penggunaan dana.
Langkah ini ditempuh guna mengurai konstruksi perkara, sekaligus memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan maupun kelalaian dalam pengelolaan dana publik tersebut.
Dana penyertaan modal sejatinya dimaksudkan untuk memperkuat kinerja Perumda agar mampu memberikan dividen dan manfaat ekonomi bagi daerah. Namun, dalam praktiknya, dana justru tidak dikelola secara optimal, bahkan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan.
Kejari Palu menegaskan bahwa hasil penyidikan nantinya akan menjadi dasar untuk menetapkan pihak yang paling bertanggung jawab, termasuk kemungkinan penetapan tersangka.
[RED]
