Jambi, 10 JUNI 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Pembangunan Pusat Keagamaan Islam milik Pemerintah Provinsi Jambi, yang memakan dana publik mencapai Rp150 miliar, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Proyek tersebut diduga mengandung berbagai penyimpangan yang menimbulkan tanda tanya besar terhadap akuntabilitas pelaksanaannya.
Seorang pengguna media sosial TikTok dengan nama akun Iin Habibi menjadi perhatian publik setelah membagikan tayangan video yang mengungkapkan sejumlah kejanggalan fisik dari bangunan yang disebut telah rampung dan bahkan telah diluncurkan secara resmi.
Dalam tayangan berdurasi singkat itu, Iin memperlihatkan struktur dinding gedung yang ternyata tidak dibangun menggunakan beton bertulang, melainkan hanya berbahan dasar tripleks atau gypsum berkualitas rendah.
“Ini jelas bukan struktur semen cor. Dinding ini cuma dilapisi tripleks murahan, bisa jadi juga dari gypsum kualitas rendah,” ujar Iin dalam unggahan tersebut.
Tak berhenti di dinding, ia juga menyoroti bagian atap bangunan yang ternyata mengalami kebocoran ketika hujan. Menurutnya, atap tersebut hanya berbahan kerangka besi ringan yang dilapisi tripleks, sehingga tidak memiliki ketahanan yang memadai.
Selain itu, Iin juga menemukan bahwa keramik lantai dipasang dengan asal-asalan. Banyak bagian ubin yang tidak menempel dengan baik dan tampak longgar, bahkan ada yang terangkat.
Padahal, proyek prestisius yang menghabiskan dana besar tersebut telah berakhir masa kontraknya dan secara administratif telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun demikian, kondisi aktual bangunan sangat jauh dari standar kelayakan yang seharusnya dimiliki oleh proyek berskala besar.
“Bangunan ini kuat indikasinya telah menjadi ajang bancakan korupsi sistematis, dimanfaatkan oleh oknum-oknum pejabat Jambi untuk memperkaya diri sendiri,” tegas Iin dalam videonya.
Sementara itu, sejumlah pejabat sebelumnya telah menyatakan bahwa pengerjaan proyek Islamic Center Jambi telah berjalan sesuai prosedur dan tidak ditemukan kendala berarti.
Namun, apa yang ditunjukkan oleh dokumentasi di lapangan justru memunculkan dugaan bahwa terdapat potensi korupsi berjamaah dalam pelaksanaan proyek tersebut. Hal ini memunculkan desakan dari publik agar aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan penelusuran hukum secara menyeluruh terhadap proyek ini.
[RED]
