JAKARTA, 20 Mei 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dikabarkan tengah memfinalisasi rencana perombakan struktural besar-besaran pada jajaran pimpinan tinggi madya (eselon I) Kementerian Keuangan. Langkah strategis ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan dan percepatan reformasi birokrasi di sektor fiskal, khususnya di dua unit sentral: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Informasi yang diperoleh dari sumber internal terpercaya di lingkungan Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa dua posisi strategis tersebut akan segera diisi oleh figur baru dengan latar belakang profesional dan militer yang dinilai mumpuni dalam penegakan integritas dan pembenahan sistem pelayanan publik berbasis pengawasan dan akuntabilitas.
Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama Diisukan Gantikan Askolani di DJBC
Dalam perubahan komando di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI Djaka Budi Utama, sosok perwira tinggi dengan rekam jejak panjang dalam bidang logistik dan pengamanan strategis nasional, digadang-gadang akan ditunjuk untuk menggantikan Askolani yang telah menjabat posisi tersebut sejak 2020.
Djaka Budi, yang dikenal memiliki pengalaman signifikan dalam manajemen distribusi serta pengawasan lintas batas nasional, disebut menjadi figur yang diandalkan dalam memperkuat pengawasan ekspor-impor, sekaligus menjawab tantangan praktik penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan yang menjadi perhatian publik dan penegak hukum akhir-akhir ini.
Bimo Wijayanto Disebut Jadi Calon Pengganti Suryo Utomo di Dirjen Pajak
Sementara itu, di lini Direktorat Jenderal Pajak, nama Bimo Wijayanto, mantan Asisten Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), mencuat sebagai kandidat kuat pengganti Suryo Utomo, yang masa tugasnya dikabarkan akan berakhir dalam waktu dekat.
Bimo, yang memiliki latar belakang strategis dalam bidang perencanaan ekonomi dan investasi, dinilai mampu membawa pendekatan baru dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta pembaruan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan negara.
Reposisi Struktural Demi Reformasi Fiskal dan Kepatuhan Institusional
Sumber menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi Sri Mulyani dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola keuangan negara, menyusul serangkaian sorotan publik terhadap kinerja dan integritas pegawai di lingkungan Kemenkeu.
“Reposisi jabatan eselon I ini bukan semata rotasi, melainkan penyegaran kepemimpinan sebagai bagian dari agenda reformasi fiskal dan penegakan tata kelola yang bersih, akuntabel, serta melayani,” ungkap sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Keuangan. Namun, sinyal kuat dari lingkungan internal memperkirakan pengumuman resmi reshuffle jabatan Dirjen DJBC dan DJP akan dilakukan dalam waktu dekat, dengan pelantikan yang berpotensi digelar sebelum akhir kuartal kedua 2025.
[RED]
