JAWA BARAT, 16 MEI 2025 – RESKRIMPOLDA.NEWS
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menginisiasi program pembinaan siswa bermasalah melalui penempatan sementara di fasilitas militer (barak militer). Menurut Pigai, program ini dirancang untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan mengasah aspek intelektual, keterampilan praktis, serta pembentukan karakter mental yang tangguh.
Pigai menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip HAM, sehingga dapat menjadi contoh inovasi pembinaan anak-anak yang mengalami kesulitan sosial atau perilaku. Jika program tersebut terbukti efektif di wilayah Jawa Barat, Menteri Pigai berencana mengusulkan penerapannya secara nasional melalui sinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran resmi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan program pembinaan ini secara menyeluruh. Tidak hanya itu, Gubernur juga berkomitmen memperkokoh pelaksanaan program tersebut dengan menginisiasi penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan hukum yang mengatur mekanisme dan tata kelola program pembinaan siswa bermasalah tersebut.
Dalam surat edaran tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak mengindahkan atau mengabaikan instruksi pelaksanaan program dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan anggaran daerah, sebagai bentuk penegakan kewenangan gubernur dalam pengelolaan dan alokasi dana pemerintah daerah.
Program ini diharapkan mampu memberikan solusi efektif dalam membina generasi muda yang menghadapi masalah sosial dan disiplin, sekaligus mendorong pembentukan karakter yang berintegritas dan produktif bagi pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat dan Indonesia secara umum.
[RED]
