Cianjur | Reskrimpolda.news
Pemerintah Kabupaten Cianjur memutuskan mengambil jalur ekstrem dalam menangani perilaku menyimpang di kalangan pelajar. Mulai pekan depan, para siswa yang terbukti terlibat dalam aksi kekerasan pelajar (tawuran), penyalahgunaan alkohol, kebiasaan merokok, kecanduan gim daring, hingga yang memperlihatkan ekspresi seksual non-normatif (terindikasi LGBT), akan dikirim ke barak militer untuk menjalani program pembinaan intensif.
Program Gabungan: Pemkab – Kodim – Raider 300
Langkah ini merupakan hasil kerja sama lintas lembaga antara Pemkab Cianjur, Kodim 0608, dan Batalyon Raider 300, di bawah arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat. Program bertajuk “Pembinaan Mental dan Bela Negara untuk Pelajar Bermasalah” ini menyasar siswa dari tingkat SMP hingga SMA yang dinilai berperilaku menyimpang secara sosial.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Ruhli, menjelaskan bahwa pendekatan ini dilakukan sebagai upaya jangka panjang untuk menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab.
“Kategorinya siswa yang memang bermasalah: tawuran, mabuk-mabukan, perokok berat, menantang orang tua, hingga indikasi perilaku LGBT. Mereka akan menjalani pelatihan karakter dan bela negara di barak, dengan pengawasan dari psikolog dan tim medis,” jelas Ruhli, Senin (5/5/2025).
Bukan Sekadar Latihan Militer: Ada Psikolog dan Pendampingan Medis
Meski pelatihan akan dilakukan di lingkungan barak militer, pemerintah menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan tidak semata bersifat keras dan militeristik. Program ini disebut sebagai model rehabilitasi sosial berkarakter nasionalisme.
Bupati Cianjur, dr. H. Muhammad Wahyu, menyampaikan bahwa program ini juga mencakup pendampingan psikologis dan konseling kesehatan mental bagi peserta.
“Kita tidak hanya mendidik fisik dan disiplin, tetapi juga melakukan pendekatan mental dan psikologis. Ini bukan sekadar latihan baris-berbaris. Kita bentuk ulang karakter mereka dari dalam,” ujar Bupati Wahyu.
Anggaran & Pelaksanaan: Potensi Dana Capai Miliaran
Meski belum diumumkan secara resmi, sumber di lingkungan Pemkab menyebut bahwa program ini akan mengandalkan pendanaan lintas sektor. Bila dibandingkan dengan program serupa di kabupaten lain yang menelan hingga Rp1 miliar, besar kemungkinan Pemkab Cianjur akan mengalokasikan anggaran serupa atau bahkan lebih.
Tahapan Teknis: Pemanggilan, Penempatan, dan Pelatihan
Sejumlah mekanisme teknis tengah disusun, antara lain:
- Pemanggilan Orangtua/Wali Murid
Untuk memberikan penjelasan sekaligus meminta persetujuan formal. - Prosedur Seleksi dan Penempatan
Siswa yang terjaring akan diklasifikasi berdasarkan jenis pelanggaran dan intensitas perilaku menyimpang. - Jadwal Pelatihan
Pelatihan akan mencakup materi kedisiplinan, wawasan kebangsaan, bela negara, serta sesi konseling kelompok dan individu. - Pendampingan Psikologis dan Kesehatan
Disediakan tim profesional untuk mencegah efek trauma atau gangguan mental selama proses pembinaan berlangsung.
Respons Masyarakat dan LSM
Kebijakan ini menuai reaksi beragam. Sebagian orang tua menyambut baik langkah tegas Pemkab, sementara sejumlah organisasi hak asasi manusia mulai menyuarakan kekhawatiran terkait aspek pemaksaan dan penanganan siswa LGBT.
Sementara itu, Pemkab memastikan akan membuka ruang evaluasi berkala, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan bila ditemukan indikasi pelanggaran HAM atau dampak negatif terhadap siswa.
Tim Investigasi | Reskrimpolda.news
