Presiden Prabowo Desak Evaluasi Menyeluruh Direksi BUMN: “Tak Ada Toleransi untuk Malas dan Korup!”

banner 120x600

Reskrimpolda.news – Jakarta, 28 April 2025 – Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi komprehensif terhadap seluruh jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mencakup aspek kinerja, integritas, hingga akhlak. Instruksi ini disampaikan usai Town Hall Meeting Danantara di Jakarta, Senin (28/4/2025), yang dihadiri ratusan direksi BUMN se-Indonesia. “Saya serahkan kepada manajemen untuk menilai kinerja, watak, akhlak, dan prestasi mereka. Praktik tidak efisien masa lalu harus dihapus!” tegas Prabowo.

Kepala Negara menegaskan tak ada ruang bagi direksi yang abai, malas, atau menyalahgunakan wewenang. “Jika tak berprestasi, korup, atau manfaatkan fasilitas untuk kepentingan pribadi, segera ganti!” tegasnya. Di sisi lain, Prabowo mendorong promosi pegawai berkinerja tinggi tanpa diskriminasi. “Yang baik dari level bawah pun harus naik jabatan. Tapi, profesionalisme wajib jadi patokan, bukan latar belakang suku, agama, atau politik,” imbuhnya.

Acara yang digelar tertutup ini turut dihadiri enam menteri koordinator Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir selaku Ketua Dewan Pengawas Danantara. Hadir pula Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah nama besar seperti Budi Gunawan, Airlangga Hartarto, Agus Yudhoyono, dan Zulkifli Hasan.

Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara, menyebut pertemuan ini sebagai momentum transformasi BUMN. “Arahan Presiden jelas: BUMN harus dikelola profesional demi kemakmuran rakyat, bukan segelintir elite,” ujarnya. Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya netralitas dalam rekrutmen. “Tak boleh ada titipan partai atau kepentingan kelompok. BUMN harus diisi anak bangsa terbaik!” tegasnya.

Pesan ini disambut serius oleh jajaran direksi. Sebelumnya, sejumlah BUMN kerap dikritik akibat kasus korupsi dan inefisiensi. Langkah evaluasi masif ini diharap menjadi angin segar untuk meningkatkan akuntabilitas BUMN, sekaligus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi nasional.

(Red/Hsn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *