Reskrimpolda.news – Jakarta, 28 April 2025 – Pemerintah mengakui nilai investasi yang gagal terealisasi pada 2024 mencapai angka fantastis: Rp1.500 triliun. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Todotua Pasaribu, menyebut tiga faktor utama penyebabnya: layanan perizinan lambat, kemudahan berinvestasi yang belum optimal, dan daya saing rendah. Hal ini diungkapkannya dalam detikcom Indonesia Investment Talk Series, Senin (28/4/2025).
“Angka Rp1.500 triliun ini harus jadi alarm. Presiden Prabowo Subianto terus mendorong kita untuk lebih kompetitif agar investasi tak lagi kabur,” tegas Todotua. Target pemerintah ke depan tak main-main: menggaet Rp13.032 triliun investasi dalam lima tahun demi menopang target pertumbuhan ekonomi 8%.
Optimisme tetap digaungkan. Hingga kuartal I 2025, realisasi investasi telah mencapai Rp465 triliun dari target tahunan Rp1.905 triliun. “Jika perizinan, kemudahan, dan daya saing diperbaiki, target ini realistis,” ujarnya.
Perombakan sistem perizinan menjadi fokus. Platform Online Single Submission (OSS) terus disempurnakan, sementara skema fiktif positif akan segera diterapkan. Dengan skema ini, izin usaha otomatis terbit jika instansi teknis tak merespons dalam batas waktu yang ditetapkan. “Ini solusi atas keluhan lama pengusaha soal proses berbulan-bulan,” jelas Todotua.
Saat ini, investor masih harus melewati birokrasi multi-instansi sebelum izin dari BKPM keluar. Prosedur itu kerap memakan waktu hingga 6 bulan. Dengan fiktif positif, diharapkan waktu perizinan dipangkas signifikan. “Kami akan awal hingga investasi benar-benar jalan. Kepastian dan kecepatan adalah kunci,” tambahnya.
Meski optimistis, Todotua mengakui tantangan ke depan masih besar. Dari 189 negara dalam ease of doing business 2024, Indonesia berada di peringkat 78. Persaingan dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang lebih agresif memberi insentif dinilai harus diimbangi kebijakan progresif.
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam kesempatan terpisah mengingatkan: “Realisasi investasi tak hanya soal angka, tapi juga kualitas dan penyerapan tenaga kerja. Hilirisasi harus jadi prioritas agar dampaknya langsung ke masyarakat.”
Pemerintah menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap 372 izin investasi yang kerap bermasalah. Langkah ini diharapkan mengembalikan kepercayaan investor sekaligus menekan angka unrealized investment di tahun-tahun mendatang.
(Red/Hsn)
