Reskrimpolda.news – Jakarta, 26 Maret 2025 – Kebijakan pemerintah terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja ojek online (ojol) mendapatkan sorotan tajam setelah terkuaknya informasi bahwa sejumlah mitra ojol hanya menerima Bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp 50.000. Di tengah program yang seharusnya mendukung kesejahteraan para pekerja, angka ini terasa sangat tidak memadai dan jauh dari ketetapan yang telah diumumkan oleh pemerintah.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, tentu tidak tinggal diam atas situasi ini. Ia menyatakan akan melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut dan menegaskan pentingnya memeriksa kebenarannya. “Kami kan nggak mau juga ada narasi-narasi sesat seperti ini,” ujarnya, merespons keresahan di kalangan pekerja ojol yang merasa tidak adil dengan perlakuan yang mereka terima.
Menjadi perhatian khusus adalah penjelasan dari Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, yang mengungkapkan bahwa terdapat pengemudi ojol dengan pendapatan tahunan Rp 33 juta, tetapi hanya mendapatkan BHR Rp 50 ribu. Ia menyebutkan bahwa penetapan kriteria yang diskriminatif oleh platform mengakibatkan ketidakadilan ini, di mana syarat seperti jam kerja dan tingkat penyelesaian order menjadi penghalang bagi banyak pengemudi untuk mendapatkan BHR yang layak.
Hal ini diperburuk dengan adanya pengurangan pendapatan yang signifikan akibat potongan oleh platform yang bisa mencapai 50%. Dengan situasi seperti ini, sangat wajar jika terjadi kesimpangsiuran di kalangan mitra ojol mengenai seberapa besar mereka dihargai dalam ekosistem digital yang sedang berkembang.
Wamenaker menilai keadaan ini tidak hanya merugikan individual pengemudi, tetapi juga mencerminkan penghinaan terhadap kontribusi mereka sebagai pahlawan transportasi di tengah kesibukan kota. Ia menegaskan pentingnya untuk tidak melihat pekerjaan sebagai hal remeh, melainkan menghargai setiap individu yang berkontribusi pada perekonomian negara.
Keberadaan platform ojol di Indonesia menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat, namun tantangan seperti ini menunjukkan bahwa regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi hak dan kesejahteraan para pekerja. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan solusi yang adil dan transparan bagi semua pihak terkait.
(RED)
