Reskrimpolda.news – Bogor, Kamis 06 Maret 2025 – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengeluarkan instruksi pembongkaran tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak pada Kamis (6/3/2025). Pembongkaran ini dilakukan sebagai respon terhadap masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional tempat wisata tersebut. “Kita bongkar karena menimbulkan problem bagi lingkungan. Saya tidak segan, walaupun ini PT BUMD milik Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi. Hal ini ditegaskannya sebagai bentuk komitmen untuk memberikan contoh dan menegakkan aturan, dengan menegaskan bahwa siapapun yang melanggar harus ditindak, termasuk lembaga bisnis milik pemerintah.
Hibisc Fantasy Puncak terletak di Tugu Selatan, Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat dan mulai beroperasi pada 11 Desember 2024. Dengan harga tiket masuk mulai dari Rp 40.000 per orang untuk jalur reguler dan Rp 90.000 untuk tiket terusan, tempat ini menawarkan 21 pilihan wahana, di antaranya Bianglala, Flying Bee, Kora-kora, dan Rumah Hantu, dan buka setiap hari dari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.
Walaupun baru dibuka, Hibisc Fantasy Puncak sudah beberapa kali mendapat teguran dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Hanya satu hari setelah peresmiannya, tempat tersebut disegel namun tetap melanjutkan operasional. Pihak pengelola, yang dipimpin oleh Manager Andi Afriansyah, berargumen bahwa penyegelan mengacu pada beberapa wahana dan mereka mengklaim telah mematuhi aturan operasional dan izin.
Meskipun demikian, Gubernur Dedi mengungkapkan bahwa penyegelan dan pembongkaran ini disebabkan oleh luas bangunan yang tidak sesuai perizinan. PT JLJ, selaku pengelola, mengajukan izin untuk luas lahan sebesar 4.800 meter persegi, namun ternyata mengembangkan lahan hingga 15.000 meter persegi, dengan sekitar 11.000 meter persegi tanpa izin.
Menanggapi tindakan pembongkaran ini, Direktur PT JLJ, Angga Kusnan, menyatakan bahwa mereka akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan Hibisc Fantasy Puncak untuk memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. “Kami akan melakukan evaluasi besar-besaran dan melakukan kajian ulang agar kehadiran obyek wisata yang bertujuan keberlanjutan lingkungan tidak malah membuat resah masyarakat,” tambahnya.
(RED)
